1.528 Dapur MBG Dibekukan, Abai Sertifikasi Sanitasi Jadi Penyebab Utama
GEOSIAR.CO.ID 26 Maret 2026 Penulis : ph@gseosiar.co.id
JAKARTA, GEOSIAR.CO.ID -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali didera masalah kepatuhan standar. Badan Gizi Nasional mencatat lebih dari 1.500 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia mengalami penghentian operasional sementara karena belum mengantongi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi, dokumen wajib yang menjamin keamanan pangan bagi jutaan penerima manfaat.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan bahwa per Rabu (25/3), sebanyak 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia masih berstatus penghentian operasional sementara. Nanik menyebutkan jumlah itu telah menunjukkan tren penurunan dibandingkan dua minggu sebelumnya, karena banyak yang sudah mulai mendaftar Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi.
“Terjadi penurunan dibandingkan dua minggu lalu karena sudah pada mendaftar SLHS,” ujar Nanik Sudaryati Deyang dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026). Data akumulasi tersebut mencakup periode sejak Januari 2025 hingga Maret 2026.
Dua Kategori Pelanggaran yang Memicu Suspensi
Penutupan karena kejadian menonjol berupa gangguan pencernaan pada penerima manfaat mencakup 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Pulau Jawa, 27 di Pulau Sumatera, dan 28 di Indonesia bagian Tengah dan Timur, dengan total 72 unit. Sementara penutupan karena masalah non-kejadian menonjol seperti pembangunan dapur yang tidak sesuai petunjuk teknis mencapai total 692 unit.
Dari seluruh unit yang pernah dibekukan, sebanyak 764 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi masih berstatus penghentian operasional hingga laporan ini diterbitkan. Sebaran terbesarnya berada di wilayah Indonesia bagian Barat dengan 491 unit, diikuti Pulau Jawa sebanyak 215 unit, dan wilayah Tengah serta Timur sebanyak 58 unit.
BGN: Kualitas adalah Harga Mati
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya telah menegaskan garis merah yang tidak boleh dilewati oleh mitra pengelola dapur MBG. Ia menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir pelanggaran standar dalam bentuk apa pun, karena program ini menyangkut kesehatan masyarakat dan kualitas harus menjadi prioritas utama.
“Kami tidak akan mentolerir pelanggaran standar dalam bentuk apa pun. Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga kualitas harus menjadi prioritas utama,” tegas Dadan Hindayana dalam keterangannya, Jumat (20/3/2026). Dengan meningkatnya kepatuhan terhadap sertifikasi sanitasi, BGN berharap operasional seluruh dapur MBG dapat kembali pulih secara bertahap.
