Diprotes Mahasiswa, DPRD Sumsel Resmi Batalkan Rencana Beli Meja Biliar Rp486 Juta

GEOSIAR.CO.ID 31 Maret 2026 Penulis : ph@gseosiar.co.id

PALEMBANG, GEOSIAR.CO.ID -DPRD Sumatera Selatan resmi membatalkan rencana pengadaan dua unit meja biliar senilai Rp486 juta yang semula diusulkan untuk melengkapi rumah dinas pimpinan dewan, setelah gelombang protes dari kalangan mahasiswa dan masyarakat terus mengalir. Anggota Komisi IV sekaligus anggota Badan Anggaran DPRD Sumsel, H.M. Yansuri, menegaskan telah melayangkan surat resmi ke Sekretariat DPRD untuk membatalkan pengadaan tersebut. Sementara itu, pengadaan gorden dan lampu yang juga menjadi bagian dari paket yang dipersoalkan tetap dilanjutkan dengan penyesuaian harga.

Surat Pembatalan Sudah Dilayangkan ke Sekretariat

Yansuri menjelaskan keputusan untuk tetap melanjutkan sebagian pengadaan diambil karena prosesnya sudah terlanjur berjalan dan tidak memungkinkan untuk dihentikan seluruhnya. Namun ia mengambil langkah tegas khusus untuk meja biliar yang dinilai tidak prioritas dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. “Kita sudah layangkan surat ke Sekwan untuk pembatalan,” tegas H.M. Yansuri, anggota Komisi IV DPRD Sumsel, kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Yansuri menyebut langkah pembatalan itu sebagai wujud komitmen nyata legislatif dalam merespons aspirasi mahasiswa yang turun ke lapangan. “Kita komitmen dengan adik-adik mahasiswa yang susah payah menyampaikan aspirasinya untuk membatalkan pengadaan tersebut,” imbuhnya.

Tekanan Publik Paksa Dewan Koreksi Anggaran

Rencana pembelian meja biliar itu memantik kritik tajam dari berbagai kalangan karena dianggap tidak mencerminkan skala prioritas yang berpihak pada kepentingan rakyat. Organisasi mahasiswa menjadi ujung tombak penolakan dengan menyuarakan aspirasi secara langsung kepada anggota dewan, hingga akhirnya mendorong keputusan pembatalan yang resmi. Keputusan kompromi ini, yakni membatalkan meja biliar namun melanjutkan gorden dan lampu dengan rasionalisasi harga, memperlihatkan betapa tekanan publik yang konsisten mampu menggerakkan koreksi anggaran di lembaga legislatif daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *