Stok Bahan Baku Cukup hingga September 2026
Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), Yehezkiel Adiperwira, menegaskan kapasitas produksi perusahaan saat ini mencapai 14,5 juta ton per tahun untuk berbagai jenis pupuk, termasuk urea yang seluruh kebutuhan domestiknya dapat dipenuhi dari dalam negeri dalam keterangannya, 7/3. Untuk pupuk urea, ketahanan bahan baku dijamin oleh gas bumi domestik yang pasokan dan harganya telah diatur pemerintah, sehingga tidak bergantung pada kawasan konflik. Stok bahan baku Pupuk Indonesia saat ini bahkan diklaim cukup untuk menjamin produksi hingga September 2026 tanpa perlu pengadaan baru dalam waktu dekat.
Bahan baku yang berpotensi terdampak adalah sulfur, fosfat, dan kalium yang masih mengandalkan impor. Fosfat selama ini diperoleh dari negara-negara Afrika Utara seperti Maroko, Tunisia, dan Aljazair, sementara kalium bersumber dari Kanada dan Laos yang berada di luar zona konflik. Hanya sulfur yang bersumber dari kawasan Teluk Persia, yakni Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait, namun alternatif dari Kanada sudah disiapkan sebagai penggantinya.
Mendag Pastikan Ekspor Pupuk Tidak Dibatasi
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pemerintah belum berencana membatasi ekspor pupuk meski persaingan global dalam mendapatkan bahan baku semakin ketat, saat ditemui di kantornya, 27/3. Ia menyebut, sepanjang 2025 Indonesia mengekspor pupuk sebanyak 2,148 juta ton, meningkat dari 1,704 juta ton pada 2024. “Kita sudah antisipasi untuk bahan baku. Jadi terutama yang impor, kita cari alternatif pasar atau barangnya. Substitusi barangnya bisa saja ngambil dari negara yang ada, atau komoditas yang sama yang bisa diambil dari negara lain,” kata Budi.
Kondisi berbeda terjadi di beberapa negara ASEAN dan global yang mulai membatasi ekspor pupuk demi menjaga kebutuhan dalam negeri. India sebagai salah satu importir urea terbesar dunia tengah menjajaki pengadaan tambahan, sementara China dan Rusia membatasi ekspor. Brasil dan Amerika Serikat mengambil langkah masing-masing untuk mengamankan pasokan pertanian mereka.
Situasi ini dinilai lebih berisiko dibandingkan gangguan rantai pasok saat perang Rusia-Ukraina pada 2022 karena melibatkan porsi perdagangan pupuk global yang lebih besar.