Komisi IX DPR Siap Panggil BGN, Anggaran Motor Listrik Dipertanyakan
GEOSIAR.CO.ID 8 April 2026 Penulis : ph@gseosiar.co.id
JAKARTA, GEOSIAR.CO.ID –Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyatakan akan memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) dan meminta pertanggungjawaban resmi atas pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini menjadi perhatian publik. Charles memperingatkan pengadaan itu berpotensi masuk ranah pelanggaran tata kelola anggaran jika benar sempat ditolak Kementerian Keuangan namun tetap dilaksanakan. Pernyataan itu disampaikan Charles kepada wartawan, Rabu (8/4/2026), sehari setelah Kepala BGN membuka data resmi pengadaan motor tersebut.
Klarifikasi BGN: 21.801 Unit, Belum Didistribusikan
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan realisasi pengadaan hanya 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan pada tahun 2025, membantah informasi viral yang menyebut jumlahnya mencapai 70.000 unit. Motor-motor tersebut dianggarkan pada 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional Kepala SPPG atau Kepala Dapur MBG, bukan untuk dibagikan secara umum.
Dadan memastikan motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan karena masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan. Proses realisasi pengadaan secara bertahap dimulai pada Desember 2025.
Charles: Program Gizi Bukan Ajang Bagi-Bagi Proyek
Charles Honoris menyebut pengadaan motor listrik tersebut sebagai pemborosan serius karena dilakukan di saat fiskal negara sedang dalam tekanan penghematan, dan meminta BGN berhenti menggunakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai sarana pengadaan barang yang urgensinya tidak jelas. Ia meminta BGN fokus pada perbaikan gizi anak yang menjadi tujuan utama program tersebut.
“Ini juga menunjukkan adanya potensi pemborosan yang serius. Di saat fiskal negara sedang tertekan, semua diminta berhemat, tapi justru ada pengadaan puluhan ribu motor listrik yang urgensinya tidak jelas. Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek,” ujar Charles kepada wartawan, Rabu (8/4/2026). Komisi IX DPR akan menjadwalkan pemanggilan resmi BGN dalam rapat kerja mendatang untuk mendalami dasar penganggaran dan realisasi pengadaan kendaraan tersebut.
