Kepastian itu disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan dan Menteri ESDM pada Selasa (10/3/2026), di tengah gejolak harga minyak mentah dunia yang menekan postur APBN.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan APBN masih dalam kondisi aman meski asumsi harga minyak dalam anggaran ditetapkan sebesar US$70 per barel. “Kita masih aman masih kuat. Ini kan naiknya baru beberapa hari, kita kan setahun penuh, asumsi 70. Baru berapa hari aja ini kan, belum cukup untuk ubah-ubah anggaran kita,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Bahlil: Negara Hadir Jaga Daya Beli Masyarakat

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sampai Lebaran. Ia menyebut negara hadir untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga minyak global. “Saya dapat memastikan untuk menyangkut subsidi BBM sampai dengan hari raya Insyaallah tidak ada kenaikan apa-apa. Jadi negara hadir untuk memastikan bahwa sekalipun ada kenaikan harga minyak mentah dunia, tapi untuk subsidi tetap sama, tidak ada kenaikan harga, untuk minyak subsidi ya,” terang Bahlil.

Bahlil juga meminta masyarakat tidak melakukan panic buying. Menurutnya, stok BBM nasional mencukupi dan pasokan terus diperbaharui setiap hari. Cadangan BBM saat ini berada di kisaran 21 hingga 25 hari. “Saya menyarankan dan meminta tidak perlu ada panic buying karena memang stok BBM kita cukup. Yang dimaksud dengan 21 hari sampai 25 hari itu adalah storage kita, tapi itu kan dia pergi dan dateng lagi. Industri kita jalan terus,” beber Bahlil.

Komisi XI DPR Akan Periksa Dampak Harga Minyak Dunia ke APBN

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menyatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan pemerintah untuk mencermati dampak kenaikan harga minyak global terhadap postur anggaran negara. Ia mencatat harga minyak dunia sempat melampaui US$100 per barel seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. “Kita nanti akan cek kepada pemerintah. Karena apa? Harganya masih dalam range yang sangat moderat,” ungkap Misbakhun di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan.

Misbakhun menjelaskan, kenaikan harga minyak global berdampak langsung pada biaya konsumsi energi dalam negeri karena sebagian kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi dari impor. Kondisi itu menciptakan selisih antara harga minyak impor dan harga minyak dari produksi domestik yang bergantung pada Indonesian Crude Price (ICP). “Selisih ini kadang-kadang kita masih surplus. Karena harga ICP-nya. Permasalahannya adalah pemerintah selalu punya exercise,” jelasnya.

Menurut Misbakhun, jika harga minyak dunia melampaui batas toleransi tertentu, pemerintah harus mengambil langkah kebijakan fiskal. Pilihannya adalah menambah subsidi, menyerap selisih harga di dalam anggaran, atau menaikkan harga BBM. “Pada tingkat tertentu tidak ditolerir, maka pemerintah akan pertama menambah subsidi, atau memilih kemudian membagi antara menaikkan harga BBM, atau kemudian di-absorb-nya, atau kemudian pemerintah memilih menambah di subsidi. Itu saja pilihan,” imbuhnya.