Prabowo Kaji Potong Gaji DPR dan Menteri, Golkar Siap, PDIP Minta Mulai dari Presiden
GEOSIAR.CO.ID 17 Maret 2026 Penulis : ph@gseosiar.co.id
MEDAN, GEOSIAR.CO.ID -Wacana pemotongan gaji anggota DPR dan menteri kabinet sebagai langkah antisipasi dampak konflik Timur Tengah terhadap perekonomian nasional memantik beragam respons dari fraksi-fraksi di DPR. Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan ini dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3), setelah mencontohkan kebijakan pemerintah Pakistan yang memangkas gaji pejabat kabinet dan anggota parlemen.
Dana hasil penghematan tersebut dialihkan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling lemah,” kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3).
Golkar: Siap Dipotong Gaji demi Negara
Sekretaris Jenderal sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI Muhammad Sarmuji menyatakan kader Golkar yang menjabat sebagai menteri maupun anggota DPR siap menerima pemotongan gaji jika negara membutuhkan. “Jika negara membutuhkan, kami siap dipotong gaji. Ini adalah sebuah ikhtiar simbolis bahwa kita peka terhadap keadaan dan siap menyesuaikan diri. Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan,” kata Sarmuji kepada wartawan, Senin (16/3).
PDIP: Mulai dari Presiden dan Wakil Presiden
Anggota DPR Fraksi PDIP sekaligus Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan tidak ada masalah dengan wacana pemotongan gaji, namun meminta agar pemotongan dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden demi memberi contoh kepada seluruh lapisan masyarakat. “Kalau mau potong, penghematan, ya harus mulai dari diri sendiri dulu, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara di republik ini. Berikan contoh mulai dari atas bahwa kita di negara ini memang harus lebih efisien, hemat,” kata Andreas Hugo Pareira saat dihubungi wartawan, Senin (16/3).
PAN: Ikut Arahan Presiden
Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan partainya tidak keberatan jika terdapat pemotongan gaji anggota DPR dan mengaku akan mengikuti arahan Presiden Prabowo. “Kita manut arahan Presiden. Demi bangsa dan dengan tekad untuk selalu mendahulukan kepentingan masyarakat, kita tentu siap,” kata Eddy Soeparno kepada wartawan, Senin (16/3).
Eddy menilai opsi kebijakan yang disampaikan Presiden sudah cukup komprehensif. “Apa yang disampaikan Bapak Presiden, kita setuju, mulai dari kemungkinan WFH, kemudian mungkin juga pengurangan hari kerja supaya bisa menghemat energi,” ujarnya.
NasDem: Harus Dikaji Matang agar Tak Ada Efek Turunan
Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad Sahroni mendukung upaya Presiden mencari solusi menghadapi situasi global, namun mengingatkan agar kebijakan pemotongan gaji dikaji secara matang dan tidak menimbulkan dampak lanjutan yang merugikan. “Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan. Sikap DPR pada prinsipnya akan senada dengan pemerintah, bahwa kepentingan rakyat adalah hal yang utama,” kata Sahroni di Jakarta, Senin (16/3).
Prabowo Tekankan Pentingnya Disiplin Fiskal
Prabowo menegaskan langkah penghematan diperlukan untuk menjaga stabilitas APBN di tengah ketidakpastian global. “Saya kira kita juga harus mengupayakan penghematan. Saya percaya 2 sampai 3 tahun ke depan kita akan sangat kuat, tetapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian kita berharap defisit kita tidak bertambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit,” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3)
