Serikat Buruh: WFH ASN Hanya Hemat BBM 0,76 Persen, Bukan 20 Persen
GEOSIAR.CO.ID 25 Maret 2026 Penulis : ph@gseosiar.co.id
JAKARTA, GEOSIAR.CO.ID -Kalangan serikat pekerja menilai klaim pemerintah bahwa kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) bisa menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen terlalu jauh dari kenyataan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, meminta pemerintah meralat kalkulasi itu sebelum kebijakan ditetapkan secara resmi, Rabu (25/3/2026). Keraguan ini mencuat di tengah tekanan krisis BBM global yang dipicu konflik Iran versus Israel dan AS.
Hitungannya: ASN Cuma 3,8 Persen dari Total Pekerja
Ristadi menjelaskan, jumlah ASN termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sekitar 5,58 juta orang, sementara total penduduk bekerja nasional mencapai sekitar 146 juta jiwa. Artinya, porsi ASN hanya sekitar 3,8 persen dari seluruh tenaga kerja Indonesia. “Hitungan kasar inipun jika ASN penuh seminggu WFH, tapi jika cuma sehari maka jatuhnya sekitar 0,76 persen saja efisiensinya,” kata Ristadi dalam keterangan tertulis, Rabu (25/3/2026).
Ia menambahkan, bahkan angka 0,76 persen itu pun akan mengecil lebih jauh karena konsumsi BBM terbesar sejatinya bukan bersumber dari mobilitas pekerja, melainkan dari aktivitas produksi industri dan perusahaan. Poin ini, menurut Ristadi, tidak muncul dalam penghitungan pemerintah. Akibatnya, target efisiensi 20 persen yang diumumkan dinilai tidak berangkat dari data yang solid.
Ancaman Produktivitas Lebih Berbahaya dari Hemat BBM
Ristadi justru mewaspadai risiko sebaliknya. Jika WFH dipaksakan ke pekerja swasta yang kebanyakan bergerak di sektor produksi, penurunan produktivitas hampir pasti terjadi dan bisa berujung pada kelangkaan barang, lonjakan harga, hingga gejolak ekonomi. Ia menyebut kondisi itu dengan kata “chaos” bila tidak diantisipasi sejak dini.
Sebagai alternatif yang lebih masuk akal, Ristadi mengusulkan agar ASN yang bermukim dekat kantor diwajibkan menggunakan sepeda atau kendaraan nonbahan bakar fosil. Mereka yang biasa berkendara mobil dapat beralih ke motor atau transportasi umum. Jangka panjangnya, pemerintah perlu mendorong transformasi teknologi produksi yang lebih hemat energi.
