Pabrik dan Layanan Publik Tetap Berjalan
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak berlaku menyeluruh dan pengecualian diberikan kepada sektor yang tidak dapat berhenti beroperasi, seperti pabrik dan fasilitas layanan publik, saat ditemui di Istana Negara, 27/3. “Jadi pasti ada penghematan BBM. Tapi untuk pabrik-pabrik dan lain-lain yang memang memerlukan kerja terus menerus, tidak harus WFH. Untuk pelayanan publik tetap jalan. Harusnya tidak masalah kalau cuma satu hari saja. Produktivitas kita total tidak akan terlalu terganggu,” katanya. Menurut Purbaya, kebijakan WFH setiap Jumat juga berpotensi mendorong konsumsi di sektor lain sehingga ada efek positif terhadap perekonomian.
Potensi penghematan BBM dari kebijakan ini diperkirakan mencapai sekitar 20 persen dari konsumsi harian berdasarkan perkiraan awal pemerintah, meski angka pastinya belum dapat dikonfirmasi karena masih bergantung pada fluktuasi harga minyak internasional. Kebijakan WFH ini dibahas dalam rapat daring yang dipimpin Menko Airlangga dan dihadiri sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani. Turut hadir pula Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Daerah Sudah Mulai Bergerak Lebih Dahulu
Sebelum kebijakan nasional dirumuskan, sejumlah pemerintah daerah sudah mengambil langkah serupa secara mandiri. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Jawa Timur akan menerapkan WFH setiap hari Rabu sebagai langkah penghematan BBM. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya juga sudah mengimbau perusahaan swasta untuk menerapkan kebijakan kerja fleksibel dalam merespons situasi energi global yang tidak menentu.
Kalangan pengusaha yang tergabung dalam asosiasi bisnis nasional merespons rencana kebijakan WFH satu hari sepekan ini secara beragam. Sebagian pelaku usaha menyatakan siap mematuhi kebijakan selama pengecualian untuk sektor manufaktur dan jasa esensial dibuat jelas dan implementasinya tidak membebani operasional bisnis. Kepastian aturan teknis dari pemerintah pusat sangat dinantikan agar perusahaan dapat menyesuaikan jadwal operasional mereka tepat waktu.