Mantan Direktur Vale Ditunjuk Pimpin BUMN Eksportir Tunggal Komoditas
Social Media
Communication
Bookmarking
Developer
Entertainment
Academic
Finance
Lifestyle
GEOSIAR.CO.ID 22 Mei 2026 Penulis : ph@geosiar.co.id
JAKARTA, GEOSIAR.CO.ID —Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, mengonfirmasi Luke Thomas Mahony ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
PT DSI merupakan badan usaha milik negara (BUMN) baru yang dibentuk pemerintah untuk mengelola ekspor sejumlah komoditas strategis. Konfirmasi disampaikan Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (21/5/2026).
Luke Thomas Mahony merupakan warga negara Australia yang sebelumnya menjabat Direktur di PT Vale Indonesia Tbk (INCO).
“Untuk saat ini Luke Thomas,” kata Rosan Roeslani kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Rosan menyatakan susunan lengkap direksi PT DSI belum diumumkan karena tim manajemen masih dimatangkan. Ia juga menyebut pemerintah lebih dahulu menghimpun masukan dari asosiasi pengusaha terkait skema ekspor melalui BUMN khusus.
“Tadi meeting, nanti kita mau ini dulu, mendengarkan masukan. Nanti sore juga dari semua asosiasi, Kadin, Apindo, asosiasi sawit, APBI, batu bara semua. Kita juga sekaligus sosialisasi,” ujar Rosan.
Pembentukan PT DSI mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Melalui aturan tersebut, BUMN ditetapkan sebagai eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).
“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Prabowo menyatakan kebijakan ini bertujuan memperkuat pengawasan ekspor SDA sekaligus menutup celah pelarian devisa hasil ekspor (DHE) dan kurang bayar pajak. Implementasi skema baru dijadwalkan dimulai secara bertahap pada Juni 2026.
www.geosiar.co.id
About the Author
