Kontraktor di lapangan disebut hanya menerima sekitar Rp 800 juta dari total anggaran proyek Rp 1,6 miliar per unit. Dengan target pembangunan 80.000 unit, potensi kebocoran anggaran diperkirakan mencapai Rp 64 triliun.

Pernyataan Gede Sandra disampaikan dalam tayangan podcast Madilog Forum Keadilan bersama pemandu Margi Syarif. Informasi diperoleh Gede setelah menerima keluhan dari sejumlah kontraktor Koperasi Merah Putih asal Jawa Barat.

Gede menilai besaran anggaran yang tidak sesuai menimbulkan tanda tanya besar. Pertanyaan utama adalah penggunaan sisa anggaran 50 persen yang tidak terserap untuk pembangunan fisik.

“Jadi itu kan nilai proyek pembangunan fisik, sebenarnya di angka Rp 1,6 miliar anggarannya. Kenapa mereka curhat itu? Jadi mereka ternyata cuma ngerjainnya, dapatnya tuh sekitar 800 juta. Sekitar 50% hanya digunakan untuk pembangunan fisik, 50% yang sebenarnya yang mereka kerjakan. Kemana sisanya? Nah itu pertanyaannya,” kata Gede Sandra dalam podcast Madilog Forum Keadilan, sebagaimana dilaporkan JawaPos.com, Minggu (3/5/2026).

Gede menjelaskan informasi tersebut masih bersifat awal dan berasal dari laporan sejumlah kontraktor. Meski demikian, ia menilai indikasi dugaan kebocoran cukup serius dan layak ditindaklanjuti melalui investigasi mendalam.

Gede memproyeksikan potensi kerugian besar bila pola pemotongan anggaran terjadi secara masif. Proyeksi tersebut didasarkan pada target pemerintah membangun 80.000 unit Kopdes Merah Putih.

Total potensi kebocoran anggaran mencapai Rp 64 triliun bila setiap unit benar mengalami pemotongan Rp 800 juta. Saat ini, sekitar 2.000 unit Kopdes Merah Putih telah terbangun, sehingga potensi anggaran yang sudah bocor diperkirakan mencapai Rp 1,6 triliun.

Gede menegaskan angka kerugian belum bisa dipastikan dan memerlukan investigasi lebih lanjut. Laporan yang diterimanya masih berupa pengaduan informal melalui telepon dari para kontraktor.

Gede juga menyoroti dampak langsung pemotongan anggaran terhadap kualitas pembangunan. Keterbatasan anggaran yang diterima kontraktor berpotensi membuat pembangunan dilakukan seadanya dengan material yang tidak sesuai spesifikasi awal.

Ia menyebut Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan Gedung Kopdes Merah Putih sebenarnya masih bisa dikerjakan dengan anggaran Rp 700 juta. Dengan pertimbangan tersebut, anggaran Rp 800 juta yang diterima kontraktor dinilai tidak efisien di tengah upaya efisiensi anggaran pemerintah.

Sebagaimana dilaporkan Tempo.co, kontroversi proyek pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih bukanlah yang pertama. Sebelumnya, publik menyoroti kebijakan kedatangan ribuan unit pikap impor dari India untuk Koperasi Merah Putih dan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengawasan proyek.

PT Agrinas Pangan Nusantara mendapat mandat dari pemerintah untuk mengoperasikan Koperasi Merah Putih selama dua tahun pertama. Mandat tersebut diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Partai Amanat Nasional) pada akhir Maret 2026.

Sumber pendanaan pembangunan Kopdes Merah Putih sebagian besar berasal dari dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026, sebanyak 58,03 persen dana desa wajib dialokasikan untuk implementasi Koperasi Merah Putih atau setara Rp 34,57 triliun secara nasional.

Gede mendesak Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi segera melakukan amandemen peraturan dan mengevaluasi kontrak yang berjalan.

Ia juga mengusulkan agar anggaran yang berpotensi bocor dikembalikan ke kas negara dan direalokasikan untuk sektor strategis seperti subsidi pupuk atau energi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, ataupun PT Agrinas Pangan Nusantara terkait dugaan tersebut.