Sepatu Sekolah Rakyat Dianggarkan Rp700 Ribu per Pasang
GEOSIAR.CO.ID 5 Mei 2026 Penulis : ph@geosiar.co.id
SURABAYA, GEOSIAR.CO.ID -Menteri Sosial Saifullah Yusuf dari Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar akan melalui proses lelang terbuka.
Pernyataan disampaikan saat meninjau proyek pembangunan Sekolah Rakyat Kedung Cowek, Surabaya, pada Senin (4/5/2026). Anggaran tersebut menuai polemik karena harga per pasang sepatu mencapai sekitar Rp700 ribu untuk 39.345 pasang.
Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan angka Rp27 miliar masih merupakan rencana awal dan belum final.
“Proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya,” kata Gus Ipul di lokasi proyek Sekolah Rakyat Kedung Cowek, Surabaya, Senin (4/5/2026), sebagaimana dilaporkan Tribun Medan.
Berdasarkan dokumen Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2026 di sistem SiRUP Kementerian Sosial, total alokasi anggaran tercatat Rp27.541.500.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana dilaporkan Radar Bekasi. Dana itu diperuntukkan bagi 39.345 pasang sepatu lokal dengan harga satuan sekitar Rp700 ribu.
Polemik mencuat di media sosial setelah publik membandingkan pagu anggaran dengan harga sepatu sekolah di pasaran yang umumnya berkisar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per pasang.
Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Direktorat Monitoring memberikan peringatan potensi korupsi pada pengadaan sepatu tersebut. Skor integritas Kementerian Sosial dilaporkan turun ke kategori waspada, sebagaimana dilaporkan IDN Times.
Gus Ipul memperingatkan jajaran di Kementerian Sosial agar tidak melakukan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Ia menyebut peringatan tersebut tidak hanya berlaku untuk program Sekolah Rakyat, melainkan juga seluruh program kementerian.
“Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobi, titipan, rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpan dalam proses pengadaan,” ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan dirinya bersama wakil menteri berkomitmen tidak akan ikut campur dalam proses pengadaan dan akan menjadi pihak pertama yang melapor ke aparat penegak hukum apabila ditemukan pelanggaran.
“Kalau terjadi pelanggaran, manipulasi, kongkalikong, saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan, teman-teman di Kementerian Sosial yang main-main dengan pengadaan barang dan jasa,” ucapnya.
Gus Ipul sebelumnya menyampaikan seluruh anggaran dalam program Sekolah Rakyat ditujukan untuk kebutuhan siswa, termasuk operasional dan kebutuhan dasar lainnya, sebagaimana dilaporkan Viva pada keterangannya 29 April 2026 di Jakarta Pusat.
