Kedatangan Fauzan untuk merespons aksi peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diikuti BEM Universitas Indonesia, Aliansi Cipayung Plus, dan BEM SI Kerakyatan.

Pertemuan berlangsung sekitar 40 menit di tengah hujan deras, dan sempat diwarnai aksi saling dorong antara massa dan polisi di gerbang masuk kementerian.

Mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari anggaran pendidikan, wacana penutupan program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri, hingga kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Fauzan membantah adanya kebijakan penutupan program studi. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menyatakan kementerian hanya melakukan penataan.

“Tidak ada penutupan program studi. Yang ada adalah penataan. Artinya penataan itu tidak menutup. Penataan itu memberikan penguatan terhadap program studi-program studi,” kata Fauzan di depan massa aksi di kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Senin (4/5/2026), sebagaimana dilaporkan Liputan6.

Fauzan juga menyinggung persoalan kekerasan seksual di kampus. Ia menegaskan kementerian tidak akan menoleransi tindakan tersebut dan akan menjadi pihak pertama yang bersikap jika kasus serupa terjadi.

Sebagian mahasiswa tidak puas dengan jawaban tersebut. Mereka meneriakkan kata “pembohong” saat Fauzan menyampaikan penjelasannya, sebagaimana dilaporkan Tempo.

BEM SI Kerakyatan kemudian memberikan kartu kuning kepada Kemdiktisaintek dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kartu kuning itu disebut sebagai puncak kekecewaan terhadap kinerja kedua kementerian.

“Kami dari BEM SI Kerakyatan memberikan kartu kuning dan juga ini adalah warning bagi Kemendiktisaintek dan juga Dikdasmen yang memang secara program tidak pernah menyentuh akar masalah daripada pendidikan,” ujar perwakilan BEM SI Kerakyatan di lokasi aksi, Senin (4/5/2026), sebagaimana dilaporkan Liputan6.

BEM SI Kerakyatan juga menyodorkan tujuh poin pakta integritas kepada Fauzan, antara lain penghapusan komersialisasi pendidikan, perwujudan pendidikan gratis, serta penanganan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang disebut sebagai “Tiga Dosa Besar Perguruan Tinggi”. Pakta tersebut ditandatangani Fauzan mewakili Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Ketua BEM Universitas Indonesia Yatalathof Ma’shum Imawan turut mengkritik kebijakan penutupan prodi.

“Yang salah bukan prodi, yang salah pemerintah karena tidak bisa menyesuaikan kebutuhan lapangan kerja,” kata Yatalathof di lokasi aksi, Senin (4/5/2026), sebagaimana dilaporkan Tempo.

Massa BEM SI Kerakyatan meninggalkan audiensi sebelum Fauzan selesai menjawab kritik. Mereka berpindah ke gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena merasa aspirasinya tidak didengar. Aksi sepenuhnya bubar sekitar pukul 17.45 WIB akibat hujan badai yang mengguyur titik aksi.