Kebijakan tersebut menjadi salah satu dari tujuh strategi yang dilaporkan Gubernur BI kepada Presiden Prabowo Subianto setelah rupiah tertekan ke level Rp17.424 per dolar AS.

Pemaparan tujuh strategi disampaikan dalam konferensi pers usai pertemuan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026) malam.

Gubernur BI Perry Warjiyo menilai posisi rupiah saat ini berada di bawah nilai wajar (undervalued), namun fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dengan pertumbuhan 5,61 persen pada kuartal I 2026, inflasi terkendali, kredit yang tumbuh tinggi, serta cadangan devisa memadai.

“Kami melapor kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan tujuh langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia untuk membuat rupiah kuat, membuat rupiah itu stabil ke depan,” ujar Perry di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Langkah pertama berupa intervensi pasar valuta asing secara agresif, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Intervensi dilakukan melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta Non-Deliverable Forward (NDF) di pusat keuangan global seperti Hong Kong, Singapura, London, dan New York.

Langkah kedua berfokus menjaga aliran modal asing tetap masuk. Instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dioptimalkan untuk menutup arus keluar (outflow) dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan saham. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan disebut menjaga arus portofolio asing tetap positif secara tahunan.

Strategi ketiga adalah pembelian SBN di pasar sekunder. BI telah menyerap SBN senilai Rp123,1 triliun sejak awal tahun.

“Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder year to date adalah Rp123,1 triliun dan kami akan melakukan koordinasi termasuk nanti Pak Menteri Keuangan bisa melakukan masalah buyback dan sebagainya,” kata Perry.

Langkah keempat memastikan likuiditas perbankan tetap longgar, tercermin dari pertumbuhan uang primer yang mencapai 14,1 persen.

Strategi kelima berupa pembatasan pembelian dolar AS tanpa underlying transaksi. Batas maksimal pembelian diturunkan dari USD100 ribu menjadi USD50 ribu per orang per bulan untuk menekan spekulasi di pasar valas domestik. BI juga mendorong penggunaan mata uang lokal melalui pengembangan pasar yuan-rupiah domestik.

Langkah keenam menyasar penguatan intervensi di pasar offshore melalui NDF. BI mengizinkan bank domestik turut berpartisipasi di pasar tersebut sehingga pasokan valas meningkat.

Strategi ketujuh adalah peningkatan pengawasan terhadap perbankan dan korporasi yang memiliki aktivitas pembelian dolar tinggi. Pengawasan dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dipimpin Ketua Dewan Komisioner Frederica Widyasari.

.