Pernyataan ini muncul di tengah polemik usulan pemindahan gerbong perempuan ke tengah rangkaian kereta. Pemerintah memastikan fokus utama adalah perlindungan seluruh penumpang tanpa membedakan gender.

Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan tidak boleh ada korban dalam sistem transportasi publik. Insiden di Bekasi dinilai menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap standar keselamatan nasional.

“Tidak boleh ada satu pun korban dari insiden apa pun, baik laki-laki maupun perempuan,” kata Agus Harimurti Yudhoyono saat meninjau korban di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026).

Agus Harimurti Yudhoyono juga meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi melakukan investigasi menyeluruh dan transparan. Hasil investigasi diharapkan menjadi dasar perbaikan sistem serta edukasi publik agar kejadian serupa tidak terulang.

Usulan pemindahan gerbong perempuan ke tengah rangkaian sebelumnya disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi. Usulan itu muncul setelah gerbong belakang yang merupakan gerbong perempuan terdampak dalam kecelakaan di Bekasi Timur.

“Kalau bisa yang perempuan jangan di depan dan belakang. Jadi di posisi tengah supaya lebih aman,” kata Arifah Fauzi saat menjenguk korban di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026).

Pernyataan tersebut memicu kritik publik karena dianggap tidak menyentuh akar persoalan keselamatan transportasi. Sejumlah pihak menilai kebijakan berbasis pemisahan gerbong tidak serta-merta mengurangi risiko kecelakaan.

Arifah Fauzi kemudian menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang terjadi. Ia mengakui pernyataannya kurang tepat dan menegaskan keselamatan seluruh masyarakat harus menjadi prioritas utama tanpa memandang jenis kelamin.

“Saya menyadari pernyataan tersebut kurang tepat dan memohon maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya korban dan keluarga korban,” kata Arifah Fauzi melalui pernyataan resmi, Rabu (29/4/2026).

Arifah Fauzi menegaskan pemerintah saat ini memprioritaskan penanganan korban, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka. Pemerintah juga memberikan pendampingan psikologis kepada korban dan keluarga terdampak kecelakaan.

Agus Harimurti Yudhoyono menilai pendekatan keselamatan harus bersifat sistemik dan tidak berbasis pada pembagian gender. Evaluasi mencakup aspek teknis seperti sistem persinyalan, manajemen perjalanan kereta, serta pengamanan perlintasan.

Pemerintah mendorong peningkatan standar keselamatan melalui pengawasan ketat dan modernisasi infrastruktur. Koordinasi antarinstansi diperkuat untuk memastikan sistem berjalan optimal di seluruh moda transportasi.

Operator transportasi diminta memastikan seluruh prosedur keselamatan dijalankan secara konsisten. Langkah ini dinilai penting untuk menekan risiko kecelakaan di masa mendatang.

Insiden tabrakan di Bekasi menjadi pengingat bahwa risiko transportasi publik masih tinggi jika sistem pengamanan belum optimal. Pemerintah menegaskan perlindungan penumpang menjadi tanggung jawab utama negara.