Kepuasan Publik Prabowo-Gibran Anjlok dalam Sejumlah Survei

1 Sep 2026 8:20

ph@geosiar.co.id

JAKARTA, GEOSIAR.CO.ID -Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Sejumlah lembaga survei nasional mencatat penurunan tingkat kepuasan publik sepanjang 2026.

Hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga menunjukkan angka kepuasan masyarakat berada pada kisaran 37 persen hingga 56,2 persen. Meski menggunakan periode dan metode berbeda, hasil tersebut memperlihatkan adanya evaluasi publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Poltracking Indonesia, misalnya, mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 55,1 persen berdasarkan survei yang dilakukan pada 14-20 Agustus 2026.

Angka tersebut turun dibandingkan hasil survei sebelumnya yang mencapai 74 persen pada Maret 2026 dan 78 persen pada Oktober 2025.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyebut penurunan kepuasan publik antara lain berkaitan dengan tekanan ekonomi, lemahnya daya beli masyarakat, kinerja sejumlah menteri, serta persepsi terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Hasil serupa juga terlihat dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Survei yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 51,1 persen.

Angka tersebut menurun cukup tajam dibandingkan tingkat kepuasan sebesar 81,2 persen yang dicatat SMRC pada November 2025.

SMRC mencatat evaluasi masyarakat terhadap kondisi politik, ekonomi, dan hukum menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan tersebut.

Survei SMRC melibatkan 749 responden dengan margin of error 3,7 persen.

Sementara itu, Tempo Data Science (TDS) mencatat angka kepuasan yang lebih rendah. Berdasarkan survei pada 31 Juli-11 Agustus 2026, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 37 persen.

Angka tersebut jauh di bawah hasil survei TDS pada Desember 2025 yang mencatat kepuasan publik sebesar 75 persen.

Dalam survei tersebut, kondisi ekonomi menjadi salah satu persoalan yang mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Meski demikian, layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan masih dinilai cukup baik.

Survei TDS dilakukan terhadap 1.260 responden dengan margin of error 2,9 persen.

Berbeda dengan hasil tersebut, Median Survei Nasional mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 56,2 persen dalam survei yang dilakukan pada 21 Juli-2 Agustus 2026.

Kepuasan masyarakat antara lain didorong oleh manfaat sejumlah program pemerintah, pemberantasan korupsi, serta kebijakan yang menyentuh petani dan masyarakat miskin.

Sementara itu, ketidakpuasan muncul antara lain karena persoalan korupsi, kenaikan harga, serta anggapan bahwa sejumlah program pemerintah belum memberikan dampak ekonomi yang cukup kuat bagi masyarakat.

Survei Median melibatkan 1.212 responden dengan margin of error 2,76 persen.

Pemerintah Tak Kejar Angka Survei

Di tengah beragam hasil survei tersebut, pemerintah menegaskan tidak menjadikan angka elektabilitas atau tingkat kepuasan publik sebagai satu-satunya ukuran dalam menjalankan pemerintahan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah lebih berfokus pada pelaksanaan program serta manfaat yang dirasakan masyarakat.

Pemerintah tetap menjalankan sejumlah agenda utama Presiden Prabowo, termasuk penguatan ketahanan pangan dan energi, industrialisasi serta hilirisasi.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan hasil survei tersebut akan menjadi bahan evaluasi internal bagi partai dan koalisi pendukung pemerintah.

Menurut Dasco, hasil survei dapat menjadi masukan untuk melihat persoalan yang perlu diperbaiki sekaligus menentukan langkah yang diperlukan agar kebijakan pemerintah semakin dirasakan masyarakat.

Dengan demikian, meski angka kepuasan yang dirilis sejumlah lembaga survei berbeda-beda, hasil tersebut menunjukkan adanya tantangan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menjaga kepercayaan publik, khususnya dalam persoalan ekonomi, daya beli, hukum, dan pemberantasan korupsi.