Partai Demokrat Usul Dapil Nasional, Jutaan Suara Pemilih Disebut Terbuang
Social Media
Communication
Bookmarking
Developer
Entertainment
Academic
Finance
Lifestyle
ph@geosiar.co.id
JAKARTA, GEOSIAR.CO.ID – Partai Demokrat mengusulkan penerapan daerah pemilihan (dapil) nasional dalam pemilihan anggota DPR RI. Usulan ini disampaikan untuk mengatasi suara sah pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi akibat mekanisme pembagian kursi di masing-masing dapil.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan persoalan tersebut masih terjadi dalam sistem pemilu legislatif saat ini. Menurutnya, terdapat suara partai politik yang tersisa setelah penghitungan di setiap dapil dan tidak menghasilkan tambahan kursi.
“Dapil nasional ini penting, ya. Setelah dihitung dari dapil-dapil yang menghasilkan kursi, ternyata juga banyak partai-partai atau partai peserta pemilu yang masih menyisakan suara yang tidak terkonversi menjadi kursi,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Herman menyebut Partai Demokrat sendiri memiliki sekitar dua juta suara yang tidak menghasilkan tambahan kursi pada pemilu sebelumnya.
Karena itu, Demokrat mengusulkan agar sisa suara tersebut dapat diperhitungkan melalui mekanisme dapil nasional. Usulan tersebut, kata Herman, sedang dikaji sebagai salah satu opsi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
“Nanti apakah akan terkonversi menjadi dapil nasional yang dihitung di masing-masing provinsi atau di nasional, tentu ini juga sedang di-exercise,” ujarnya.
Menurut Herman, perubahan mekanisme tersebut masih perlu dibahas bersama partai politik lainnya. Demokrat juga membuka ruang terhadap masukan masyarakat, praktisi, serta pengamat pemilu dalam penyusunan aturan baru.
Usulan dapil nasional tersebut muncul di tengah pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Pemilu. Demokrat menilai persoalan konversi suara menjadi kursi perlu menjadi salah satu hal yang diperhatikan agar suara sah yang diperoleh peserta pemilu tidak seluruhnya berakhir tanpa keterwakilan di parlemen.
Herman mengatakan pembahasan mekanisme tersebut masih berlangsung dan belum menjadi keputusan final. Pilihan apakah dapil nasional akan dihitung secara nasional atau melalui mekanisme tertentu di tingkat provinsi juga masih dalam kajian.
About the Author
