Resolusi bernomor 2817 itu menyatakan bahwa serangan Iran melanggar hukum internasional dan merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Rancangan resolusi diajukan oleh Bahrain atas nama Dewan Kerja Sama Teluk yang beranggotakan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, beserta Yordania. Sebanyak 135 negara anggota PBB menyatakan dukungan tertulis atas rancangan tersebut sebelum pemungutan suara, melampaui rekor sebelumnya dari 134 negara pendukung yang dipegang Resolusi 2177 Tahun 2014 tentang penanganan wabah Ebola.

Dukungan 135 Negara Pecahkan Rekor Sepanjang Sejarah PBB

Resolusi 2817 mengecam serangan rudal dan drone Iran terhadap Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania, serta menegaskan dukungan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah ketujuh negara tersebut. Resolusi juga mengutuk setiap tindakan atau ancaman dari Iran yang bertujuan menutup atau menghambat jalur pelayaran internasional melalui Selat Hormuz, dan menuntut Tehran menghentikan dukungannya terhadap kelompok-kelompok bersenjata di kawasan. Duta Besar Bahrain untuk PBB Jamal Fares Alrowaiei menyampaikan terima kasih atas nama negara-negara GCC usai pemungutan suara, menegaskan bahwa kawasan Teluk merupakan pilar keamanan global, perdagangan, dan stabilitas ekonomi dunia.

Resolusi Tidak Singgung Serangan AS dan Israel ke Iran

Konflik yang melatarbelakangi resolusi ini bermula dari serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026, yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan menghantam infrastruktur nuklir, fasilitas rudal balistik, serta aset angkatan laut Iran. Teheran membalas dengan menyerang Israel dan negara-negara kawasan yang menampung pangkalan militer AS. Namun isi resolusi sama sekali tidak menyebut serangan AS dan Israel tersebut. Resolusi juga tidak memberlakukan sanksi baru maupun mengizinkan tindakan penegakan apapun terhadap Iran.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, yang dalam sidang darurat DK PBB pada 28 Februari 2026 telah menyebut serangan AS dan Israel terhadap Iran melanggar hukum internasional termasuk Piagam PBB, secara bersamaan mengutuk serangan balasan Iran atas pelanggaran kedaulatan Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Perwakilan Tetap Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani menyatakan dalam pernyataan tertulisnya pada 6 Maret 2026 bahwa lebih dari 1.300 warga sipil tewas di Iran sejak 28 Februari dan ribuan lokasi sipil mengalami kerusakan akibat serangan AS-Israel.

Rancangan Resolusi Rusia Gagal Memperoleh Dukungan

Setelah resolusi GCC disahkan, Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya menyatakan dalam penjelasan suaranya bahwa Rusia memilih abstain karena resolusi tersebut sangat tidak seimbang dan tidak mendukung tujuan pemeliharaan perdamaian serta keamanan internasional. Nebenzya menilai ketentuan perlindungan warga sipil dalam resolusi itu disajikan secara sepihak, seolah tidak ada serangan terhadap warga sipil Iran, termasuk pengeboman sekolah di Minab yang menewaskan hampir 200 anak. Rusia kemudian mengajukan rancangan resolusi tersendiri yang menyerukan perlindungan warga sipil dan penghentian permusuhan secara menyeluruh tanpa menyebut nama negara manapun.

Rancangan Rusia itu gagal disahkan karena hanya memperoleh empat suara setuju dari China, Rusia, Pakistan, dan Somalia, sementara Latvia dan Amerika Serikat menolak. Sembilan anggota lainnya abstain, yaitu Bahrain, Prancis, Denmark, Inggris, Kolombia, Yunani, Panama, Liberia, dan Demokratik Republik Kongo. Setelah rancangan itu pun ditolak, Nebenzya menyatakan kekecewaannya dan menilai posisi banyak anggota DK semata-mata didorong kepentingan politik jangka pendek dan solidaritas blok.

Teheran Nilai Resolusi Berpihak pada Penyerang, Bukan Korban

Duta Besar China untuk PBB Fu Cong, yang memilih abstain, menegaskan bahwa AS dan Israel melancarkan serangan militer tanpa otorisasi DK PBB dan harus segera menghentikan aksinya. Ia mengakui bahwa kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara Arab Teluk harus sepenuhnya dihormati, namun menilai resolusi yang baru disahkan tidak mencerminkan akar penyebab dan gambaran menyeluruh konflik secara berimbang, serta tidak mempertimbangkan masukan China dalam proses konsultasi. Fu Cong menyatakan penyesalannya setelah rancangan Rusia juga ditolak, dengan menegaskan bahwa konflik ini adalah perang yang seharusnya tidak terjadi dan tidak menguntungkan pihak manapun.

Iravani menyatakan pada konferensi pers di markas PBB, New York, sehari sebelum pemungutan suara bahwa resolusi yang didukung negara-negara Teluk itu bertujuan memberi penghargaan kepada penyerang dan menghukum korban melalui resolusi yang bersifat bias dan bermotif politik. Setelah resolusi disahkan, Iravani menegaskan bahwa pengesahan itu merupakan ketidakadilan yang nyata terhadap negaranya sebagai korban utama dari tindakan agresi yang jelas. Ia menyebut langkah itu sebagai penyalahgunaan terang-terangan atas mandat DK PBB demi mengejar agenda politik pihak tertentu.