Menko Infrastruktur AHY Pastikan Pemerintah Jaga Tarif Angkutan Darat dan Laut dari Dampak Perang
GEOSIAR.CO.ID 14 April 2026 Penulis : ph@geosiar.co.id
JAKARTA, GEOSIAR.CO.ID -Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pemerintah akan terus berupaya agar masyarakat tidak terlalu terdampak kenaikan biaya transportasi akibat konflik di Timur Tengah, Minggu (12/4/2026).
Pernyataan itu disampaikan AHY dalam kegiatan bakti sosial di Gereja Santo Andreas, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Kenaikan tarif transportasi dipicu penutupan Selat Hormuz oleh Iran menyusul serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel yang menghambat suplai bahan bakar secara global.
“Kami pemerintah berusaha sekuat tenaga tentunya, upaya agar masyarakat juga tidak terlalu terdampak, termasuk di biaya transportasi di lautan maupun di darat,” kata AHY, Minggu (12/4/2026).
AHY menyebut pemerintah terus mewaspadai perkembangan situasi di Timur Tengah karena berkaitan langsung dengan ketahanan energi nasional. “Walaupun itu terjadi di belahan dunia yang lain, tetapi apa yang terjadi di Timur Tengah, perang Iran dan juga situasi di Selat Hormuz tentunya perlu kita antisipasi,” ujarnya.
Dampak konflik sudah terasa di sektor penerbangan. Per 1 April 2026, harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta mencapai Rp23.551 per liter, lebih rendah dibanding Thailand yang menyentuh Rp29.518 per liter dan Filipina Rp25.326 per liter. Avtur berkontribusi hingga 40 persen dari biaya operasional maskapai nasional.
Di sektor pelayaran, gangguan di Selat Hormuz telah mendorong lonjakan tarif angkutan global. Direktur Analisis Maritim Dewan Maritim Internasional Baltic (BIMCO) Filipe Gouveia mencatat Baltic Dirty Tanker Index meningkat 49 persen dan Baltic Clean Tanker Index melonjak 78 persen sejak akhir Februari 2026 hingga 20 Maret 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah menyetujui penyesuaian harga tiket pesawat menyusul lonjakan harga avtur dunia. Pemerintah juga telah memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk suku cadang pesawat serta penanggungan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11 persen selama dua bulan senilai Rp2,6 triliun untuk meredam dampak kenaikan biaya operasional maskapai.
