Pembangunan jalur baru dan reaktivasi lintas tersebut membutuhkan investasi Rp 1.100 triliun hingga Rp 1.200 triliun sampai 2045.

Fokus pengembangan diarahkan pada tiga pulau, yakni Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, untuk menekan biaya logistik sekaligus mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat koordinasi Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, 22 April 2026. Rapat itu melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, serta Badan Usaha Milik Negara terkait.

AHY menegaskan proyek ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional pada pilar infrastruktur dan konektivitas.

“Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” kata AHY di Stasiun Tanah Abang, Rabu, 22 April 2026.

Kebutuhan anggaran per tahun berkisar Rp 60 triliun hingga Rp 65 triliun jika pembangunan dibagi dalam 20 tahun. Angka itu masih bersifat awal dan akan disempurnakan sesuai kondisi geografis serta kebutuhan masing-masing wilayah.

AHY menilai sektor perkeretaapian di Indonesia masih mengalami kekurangan investasi dibandingkan sektor jalan. Pada 2026, alokasi anggaran untuk pembangunan dan perbaikan jalan nasional mencapai sekitar Rp 46 triliun, sementara untuk rel kereta api hanya sekitar Rp 5 triliun.

“Kita tidak mengatakan pembangunan jalan tidak penting, tentu tetap harus kita lakukan. Tetapi kita juga melihat adanya gap yang signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini yang harus kita koreksi bersama,” kata AHY di forum yang sama.

Tiap pulau memiliki tantangan berbeda dalam pengembangan jaringan kereta api. Sumatra saat ini memiliki jalur sepanjang 1.871 kilometer dan membutuhkan tambahan minimal 7.837 kilometer, Kalimantan belum memiliki jaringan sama sekali dengan kebutuhan minimal 2.772 kilometer, sementara Sulawesi baru memiliki 109 kilometer dan memerlukan tambahan 3.284 kilometer.

“Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas,” ujar AHY dalam jumpa pers pada hari yang sama.

AHY juga menyoroti rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional. Pangsa angkutan penumpang kereta api saat ini sekitar 4 persen dan angkutan logistik sekitar 1 persen, sementara kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca kurang dari 1 persen.

“Kita harus jujur melihat kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah,” kata AHY.

Pemerintah akan mendorong pembiayaan melalui berbagai skema di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Skema tersebut mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, serta investasi swasta dan luar negeri.

“Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak,” jelas AHY.

Salah satu proyek langkah awal cepat yang tengah dikaji adalah pengembangan jalur kereta Banda Aceh-Besitang di Sumatra Utara. Proyek tersebut dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas di wilayah barat Sumatra.

AHY juga meminta peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan transportasi publik lewat alokasi anggaran yang lebih proporsional.

“Pendapatan daerah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, tetapi belanja untuk transportasi publik masih rendah. Ini perlu kita dorong agar lebih seimbang dan tepat sasaran,” tutup AHY.