Mensos Gus Ipul Coret Permanen 11.000 Penerima Bansos Terindikasi Judi Online pada Triwulan I 2026
GEOSIAR.CO.ID 13 Mei 2026 Penulis : ph@geosiar.co.id
JAKARTA , GEOSIAR.CO.ID —Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan pemerintah telah mencoret lebih dari 11.000 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial yang terindikasi terlibat judi online pada triwulan I 2026.
Pencoretan dilakukan secara permanen setelah pemadanan data bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jumlah tersebut menurun drastis dari sekitar 600.000 penerima yang dicoret pada 2025.
Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5/2026), seusai melaporkan perkembangan program bantuan sosial kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk tahun 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret di triwulan pertama dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM (keluarga penerima manfaat) yang kami coret,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan, seluruh penerima yang dicoret terindikasi menggunakan dana bansos untuk aktivitas judi online berdasarkan hasil pemadanan data dengan PPATK. Kementerian Sosial juga membuka peluang reaktivasi bagi sebagian penerima yang dinilai masih layak setelah dilakukan pengecekan lapangan.
“Kemudian ada beberapa yang kita berikan untuk menerima kembali setelah mereka melakukan reaktivasi karena memang secara data yang kami temukan, mereka melalui ground check, mereka masih sangat membutuhkan bantuan sosial,” jelasnya pada kesempatan yang sama.
Menurut Gus Ipul, mayoritas penerima yang terindikasi berasal dari kelompok desil 1 dan 2 atau masyarakat kategori miskin. Pemerintah berencana menyerahkan data terbaru hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik (BPS) kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan lanjutan.
“Tahun ini kami akan juga mencoba untuk menyerahkan data-data terbaru hasil pemutakhiran BPS kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan, sekaligus menjadi koreksi jika ada KPM-KPM yang terlibat di dalam bidang tersebut,” tutur Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa.
Pencoretan tahap kedua tahun ini bersifat permanen tanpa kesempatan reaktivasi. Pada 2025, pemerintah masih memberikan kesempatan kepada sebagian penerima yang terbukti memerlukan bantuan setelah verifikasi lapangan.
Untuk memperkuat pengawasan, Kemensos menggandeng pemerintah daerah serta pendamping sosial di berbagai wilayah agar penyaluran bansos tidak disalahgunakan.
“Kami tentu mengawasi dan sekaligus memberikan pendampingan lewat pendamping-pendamping yang kami punya di setiap daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah,” ujar Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan.
