AHY: Oposisi Harus Konstruktif, Tidak Boleh Memecah Belah Bangsa
Social Media
Communication
Bookmarking
Developer
Entertainment
Academic
Finance
Lifestyle
ph@geosiar.co.id
JAKARTA,GEOSIAR.CO.ID – Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan keberadaan oposisi merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi.
Meski demikian, AHY mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap konstruktif dan tidak memecah belah bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat menanggapi dinamika politik nasional, termasuk sorotan sejumlah partai terhadap posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut AHY, demokrasi yang sehat membutuhkan mekanisme checks and balances atau fungsi saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga maupun kekuatan politik. Karena itu, keberadaan partai oposisi merupakan sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi.
“Jadi saya melihat demokrasi kita akan tumbuh dan sehat termasuk semakin matang jika ya hadirlah spirit seperti itu. Checks and balances ini juga diniscayakan dalam sebuah demokrasi, apapun pilihan politiknya ataupun pilihan rezim kepemiluannya,” kata AHY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).
Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku memahami peran oposisi karena partainya pernah berada di luar pemerintahan pada masa Presiden Joko Widodo. Pengalaman tersebut, menurutnya, mengajarkan bahwa oposisi tidak cukup hanya menyampaikan kritik.
AHY menilai kritik harus dibarengi dengan solusi dan alternatif kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah.
“Ketika jadi oposisi, tentu punya kepentingan memberikan pandangan-pandangan, bahkan kritik, tapi ya tentunya harus konstruktif, harus juga dengan solusi, tidak boleh kemudian memecah belah bangsa, tidak boleh juga mendiskreditkan seolah-olah semuanya salah,” ujarnya.
AHY menambahkan pemerintah juga perlu membuka ruang terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Menurutnya, evaluasi terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.
“Tapi ketika ada sesuatu yang memang ada benarnya dan itu merupakan aspirasi masyarakat, pemerintah juga mendengar, pemerintah juga harus mau melakukan evaluasi dan lain sebagainya,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, AHY menegaskan setiap partai politik memiliki hak menentukan sikap politiknya masing-masing, termasuk memilih berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Pilihan tersebut, menurutnya, harus dihormati sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
AHY juga menitipkan pesan kepada kader Partai Demokrat di parlemen agar terus menjaga semangat demokrasi yang positif melalui pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tanpa mengabaikan kepentingan bangsa yang lebih besar.
Pernyataan AHY sejalan dengan pandangan sejumlah kalangan yang menilai demokrasi membutuhkan ruang kritik yang sehat. Kritik kepada pemerintah dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas, namun tetap harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak memicu polarisasi di tengah masyarakat.
About the Author
