Istana Tegur Menteri PU Dody Hanggodo, Diminta Perbaiki Gaya Komunikasi
Social Media
Communication
Bookmarking
Developer
Entertainment
Academic
Finance
Lifestyle
ph@geosiar.co.id
JAKARTA, GEOSIAR.CO.ID –Istana Kepresidenan meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memperbaiki cara berkomunikasi di ruang publik setelah gaya penyampaiannya menuai sorotan dan kritik dari berbagai kalangan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, kemampuan komunikasi para menteri menjadi salah satu aspek yang turut dievaluasi Presiden Prabowo Subianto, selain pelaksanaan program kerja dan koordinasi antarkementerian.
“Kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi, dan kita berharap akan diperbaiki,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Menurut Prasetyo, evaluasi terhadap seluruh kementerian dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintahan.
“Evaluasi kepada seluruh kementerian maupun pejabat menterinya memang terus dilakukan secara berkala,” ujarnya.
Sebelumnya, Dody Hanggodo menjadi sorotan publik setelah menanggapi kritik terhadap gaya komunikasinya yang dinilai arogan dan terlalu santai. Ia menyebut karakter komunikasinya dipengaruhi latar belakang sebagai orang Jawa Timur dan pengalaman bekerja di sektor swasta.
“Ya gimana, saya ini asalnya dari Jawa Timur, orang swasta. Gimana lah enggak slengean,” kata Dody di Istana Kepresidenan, Senin (20/7/2026).
Dody juga menepis berbagai isu yang menyeret namanya, mulai dari rencana perjalanan dinas ke Amerika Serikat, mutasi pegawai di lingkungan Kementerian PU, hingga dugaan nepotisme terkait jabatan komisaris BUMN. Menurutnya, berbagai tudingan tersebut tidak berdasar.
Meski demikian, akademisi menilai respons Dody dalam menghadapi berbagai polemik cenderung defensif. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, mengatakan pejabat publik seharusnya mengedepankan empati, transparansi, dan penjelasan yang menenangkan saat menghadapi krisis komunikasi.
Ia menilai pendekatan yang terlalu defensif justru berpotensi memperburuk persepsi publik, terutama ketika kepercayaan masyarakat sedang diuji.
Evaluasi yang disampaikan Istana diharapkan menjadi masukan bagi seluruh jajaran kabinet agar tidak hanya fokus pada pelaksanaan program, tetapi juga mampu menyampaikan kebijakan pemerintah secara efektif sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
