Menteri Transmigrasi Iftitah Ubah Pola Transmigrasi: Ekonomi Dibangun, Baru Warga Ditempatkan
Social Media
Communication
Bookmarking
Developer
Entertainment
Academic
Finance
Lifestyle
ph@geosiar.co.id
JAKARTA, GEOSIAR.CO.ID – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengubah total cara pandang lama dalam menjalankan program transmigrasi. Jika selama ini masyarakat dipindahkan terlebih dahulu ke kawasan baru, kini pemerintah membalik pola tersebut dengan membangun lapangan kerja dan ekosistem ekonomi lebih dulu, sebelum warga benar-benar ditempatkan.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pendekatan baru ini diambil untuk menjawab tantangan geopolitik sekaligus dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
“Hari ini kita membawa transmigrasi ke level yang lebih tinggi lagi,” kata Iftitah dalam Transmigration Executive Dialogue di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Ia menjelaskan, kebutuhan saat ini bukan lagi sekadar memindahkan penduduk, melainkan membangun ekonomi yang bermakna lewat ekosistem yang mampu membuka lapangan kerja lebih baik sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Wilayah Dipetakan, Industri Disiapkan Lebih Dulu
Dengan pola baru ini, pemerintah akan lebih dulu memetakan potensi tiap wilayah, membangun basis industri, menyiapkan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sebelum akhirnya membuka lapangan kerja dan melakukan penempatan penduduk.
Pendekatan ini membalik kebiasaan lama yang menempatkan warga di suatu kawasan terlebih dahulu, baru kemudian mencari peluang ekonomi di sekitarnya.
Strategi ini diwujudkan lewat lima program utama, yakni Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, dan Trans Gotong Royong. Pemerintah juga memperketat tata kelola ruang dan pengelolaan aset lahan transmigrasi agar pemanfaatannya lebih optimal.
Contoh Rempang-Galang: Dari 75 KK ke 20 Ribu Lapangan Kerja
Iftitah mencontohkan transformasi kawasan Rempang-Galang di Kepulauan Riau sebagai gambaran nyata perubahan pola pikir ini. Lahan transmigrasi seluas 150 hektare di kawasan tersebut sebelumnya hanya cukup dialokasikan untuk 75 kepala keluarga.
Kini, lahan yang sama diproyeksikan menjadi kawasan industri galangan kapal yang berpotensi membuka lapangan kerja bagi sekitar 20 ribu orang.
Menurutnya, transformasi ini bukan berarti mengabaikan hak masyarakat, melainkan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan transmigrasi agar memberi manfaat ekonomi yang jauh lebih luas dibandingkan pola pembagian lahan yang selama ini diterapkan.
Ekosistem Ekonomi Terintegrasi
Kawasan transmigrasi ke depan diarahkan menjadi ekosistem ekonomi yang menghubungkan masyarakat, lahan, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, industri, hingga pasar, mencakup seluruh rantai nilai mulai dari riset dan pembibitan, produksi, pengolahan, pengemasan, logistik, sampai pemasaran.
Dengan pendekatan ini, nilai tambah suatu komoditas diharapkan bisa lebih banyak dinikmati langsung oleh masyarakat di kawasan tersebut, alih-alih hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah.
Kementerian Transmigrasi turut mengerahkan 1.476 tenaga Patriot yang bertugas di 53 kawasan transmigrasi prioritas di seluruh Indonesia, dengan tugas memetakan potensi wilayah, mengidentifikasi persoalan nyata di lapangan, serta menghubungkan potensi lokal dengan teknologi, investasi, dan pasar yang lebih luas.
