Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026. Pemberian gaji ke-13 ditujukan untuk membantu kebutuhan pendidikan anak menjelang tahun ajaran baru.

Penerima gaji ke-13 meliputi ASN, calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Polri, pejabat negara, pensiunan, penerima pensiun, hingga penerima tunjangan.

Pasal 15 ayat (1) beleid (peraturan) tersebut mengatur waktu pencairan secara spesifik.

“Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026,” demikian bunyi Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026.

Pemerintah juga membuka kemungkinan pencairan dilakukan setelah Juni apabila terdapat kendala dalam proses pembayaran.

“Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026,” tulis Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026.

Besaran gaji ke-13 didasarkan pada komponen penghasilan yang diterima pada Mei 2026. Nilai yang diterima berbeda tergantung pangkat, jabatan, hingga kelas jabatan masing-masing penerima.

Tidak semua ASN berhak menerima gaji ke-13. Dua kategori yang dikecualikan dalam aturan tersebut adalah ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara serta ASN yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah dengan gaji dibayarkan oleh instansi penugasan.

Komponen gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja sesuai pangkat atau jabatan.

Pencairan gaji ke-13 juga diharapkan menjadi stimulus ekonomi menjelang periode tahun ajaran baru pada pertengahan tahun.