Praktik tersebut dinilai membuat kekayaan alam Indonesia tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Kritik tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato pada agenda Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Prabowo menegaskan bahwa hasil ekspor sumber daya alam Indonesia selama ini sebagian besar tidak masuk ke sistem keuangan domestik. Padahal, dana itu dinilai krusial untuk memperkuat stabilitas ekonomi.

“Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, kelapa sawit kita diekspor, hasil ekspor tidak ditaruh di Indonesia. Batu bara kita dijual, diekspor, hasil ekspor tidak ditaruh di Indonesia,” kata Presiden Prabowo Subianto di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Kondisi serupa, menurut Prabowo, terjadi pada komoditas timah dan emas. Hasil ekspor dari kekayaan alam tersebut tidak kembali ke dalam negeri sehingga manfaat ekonominya tidak optimal.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kewajiban Penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di Dalam Negeri. Aturan ini mewajibkan eksportir menempatkan devisa di sistem keuangan nasional.

Prabowo menilai tanpa aturan tersebut, kekayaan Indonesia hanya akan habis dijual tanpa nilai tambah bagi negara.

“Berat bagi kita melaksanakan dengan berani dan dengan optimis, dan dengan kemajuan. Saya tidak akan panjang lebar, tapi ini semua adalah bukti kepada rakyat dan saya kira di hari-hari yang akan datang. Kita juga akan terus memberi bukti ke rakyat dan akan melaporkan ke rakyat langkah-langkah yang kita ambil,” kata Prabowo dalam pidato yang sama, Rabu (13/5/2026).

Data ANTARA menunjukkan nilai ekspor sawit nasional pada 2025 mencapai sekitar 35,87 miliar dolar AS atau setara Rp590 triliun, naik 29,23 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 27,76 miliar dolar AS.

Sementara itu, nilai ekspor batu bara Indonesia sepanjang 2025 sekitar 24,48 miliar dolar AS atau setara Rp409 triliun hingga Rp411 triliun.

Angka tersebut turun 19,7 persen dibandingkan 2024 yang mencapai sekitar 30,49 miliar dolar AS. Volume ekspor batu bara Indonesia pada 2025 mencapai 390,9 juta ton, juga turun 3,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Prabowo menyatakan pemerintah akan tetap berpihak kepada rakyat dan mengambil langkah tegas terhadap kecurangan. Ia juga menegaskan Indonesia tidak boleh terjebak dalam euforia capaian ekonomi.

“Kita akan buktikan ke rakyat sampai tahun depan, saya kira dunia akan kaget bangkitnya bangsa Indonesia. Kita jangan euforia, kita tidak boleh sombong. Ilmu nenek moyang kita, kita semakin berisi semakin menunduk. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan,” kata Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Kebijakan wajib simpan DHE SDA dirancang agar likuiditas domestik meningkat, stabilitas nilai tukar terjaga, dan pembiayaan pembangunan nasional menjadi lebih kuat, sebagaimana dilaporkan Kompas.com.