Penyerahan dilakukan Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, dan disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih.

Prabowo menyebut total uang tunai yang berhasil diselamatkan sejak Satgas PKH dibentuk pada Februari 2025 kini mencapai Rp31,3 triliun.

“Nilai tersebut sangat besar sehingga dapat membantu memperbaiki 34.000 sekolah, 500.000 rumah rakyat berpenghasilan rendah, dan memberi manfaat bagi 2 juta masyarakat Indonesia,” kata Presiden Prabowo, Jumat (10/4/2026).

Dana Rp11,4 triliun itu berasal dari lima sumber. Denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH menyumbang Rp7,23 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana korupsi Kejaksaan RI Januari-Maret 2026 sebesar Rp1,96 triliun. Setoran pajak Januari-April 2026 senilai Rp967,7 miliar. Pajak dari PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108,5 miliar. PNBP denda lingkungan hidup senilai Rp1,14 triliun.

Selain penyelamatan keuangan negara, Satgas PKH juga menyerahkan kawasan hutan konservasi seluas 254.780,12 hektare kepada Kementerian Kehutanan. Kawasan itu mencakup Taman Hutan Raya Lae Kombih di Aceh dan kawasan Gunung Halimun Salak di Jawa Barat. Sejak terbentuk, Satgas PKH telah menguasai kembali kawasan hutan sawit seluas 5,88 juta hektare dan sektor pertambangan seluas 10.257 hektare.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dana dari Satgas PKH memperbesar ruang fiskal pemerintah. “Tambahan dari PKH ini seperti windfall profit bagi pemerintah, sehingga anggaran kita lebih bagus dan lebih berdaya tahan,” kata Purbaya, Jumat (10/4/2026).

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan penegakan hukum di sektor kehutanan akan terus dijalankan secara konsisten. Sejak Satgas PKH dibentuk pada Februari 2025 hingga kini, total penyelamatan keuangan dan aset negara mencapai Rp371,1 triliun, hampir setara 10 persen dana APBN.