Pernyataan disampaikan dalam Kick Off Meeting yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026). Proyek tanggul laut sepanjang 575 kilometer itu akan melindungi 17 juta penduduk Pantura yang berkontribusi 27,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional.

Tiga dukungan yang ditegaskan Ossy meliputi sinkronisasi tata ruang, percepatan perizinan, dan pengadaan tanah. Ia menyebut sinkronisasi merupakan langkah pertama agar proyek selaras secara teknis maupun legal.

“Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya,” kata Ossy di Jakarta, Senin (4/5/2026), sebagaimana dilaporkan Info Nusantara.

Ossy Dermawan yang juga kader Partai Demokrat menjelaskan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sedang direvisi untuk mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall, sebagaimana dilaporkan Disway.

Dukungan kedua menyangkut percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), khususnya bila proyek ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Kementerian ATR/BPN juga siap memberikan dukungan penuh dalam pengadaan tanah.

Ossy menekankan dukungan tersebut tetap memerlukan penguatan kerja sama lintas sektor. Ia mendorong working group lintas kementerian dan lembaga diperkuat agar integrasi peta dapat dilakukan secara optimal.

Pertemuan koordinasi dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat, selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

AHY menyampaikan tanggul laut akan membentang sepanjang 575 kilometer melintasi lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota di Pantura Jawa. Tanpa intervensi besar, dampak yang timbul tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, melainkan juga ekonomi dan keselamatan warga.

“Ada 17 juta dari 52 juta masyarakat di sekitar Pantura, dan juga untuk melindungi ekonomi yang berkontribusi terhadap PDB secara nasional itu kurang lebih 27,53%. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat strategis,” ujar AHY, sebagaimana dilaporkan Cyber News Indonesia.

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan Ashaf menambahkan proyek tidak akan dibangun sekaligus, melainkan dibagi ke dalam 15 segmen agar pengerjaan bisa dilakukan secara paralel.

Proyek ini sebelumnya telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Total nilai investasi proyek diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp1.280 triliun.