45 Dapur MBG di Asahan dan Pematangsiantar Berhenti Beroperasi
Social Media
Communication
Bookmarking
Developer
Entertainment
Academic
Finance
Lifestyle
ph@geosiar.co.id
MEDAN, GEOSIAR.CO.ID – Sebanyak 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara berhenti beroperasi hingga Rabu (10/6/2026) karena anggaran operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum masuk ke rekening masing-masing unit.
Ke-45 SPPG tersebut tersebar di dua daerah, yakni 11 unit di Kabupaten Asahan dan 34 unit di Kota Pematangsiantar. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Medan, Donal Simanjuntak, berdasarkan laporan yang masuk ke pihaknya.
“Jadi ada laporan sporadis, dana yang belum top up biasa begitu. Cuma tidak sebanyak yang sekarang. Asahan ada 11, di Pematangsiantar 34. Total 45 SPPG yang tak beroperasi,” kata Donal Simanjuntak, Kepala KPPG Wilayah Medan, Rabu (10/6/2026), sebagaimana dilaporkan Tribun Medan.
Donal menerangkan bahwa keterlambatan pencairan anggaran sebagian besar dipicu oleh permasalahan pengelolaan data di tingkat pusat. Proses verifikasi Virtual Account seluruh SPPG se-Indonesia dilakukan terpusat di Jakarta sebelum dana diteruskan ke kementerian, sehingga memerlukan sumber daya dan waktu yang tidak sedikit.
“Pengelolaannya semua di Jakarta. Maka memerlukan sumber daya yang cukup untuk melototin Virtual Account seluruh Indonesia. Ini menjadi pekerjaan besar juga, setelah dari situ prosesnya langsung ke kementerian. Jadi memang ada tahapan begitu,” ucap Donal.
Selain kendala teknis di pusat, Donal juga menyebut faktor ketidakkonsistenan kepala dapur dalam menyampaikan laporan harian sebagai salah satu penyebab keterlambatan pembayaran.
“Indikasinya ada kepala dapur yang tidak konsisten membuat laporan harian. Kalau mereka konsisten bikin laporan harian, setiap Rabu pusat mengecek seluruh rekening apa yang berkurang baru nanti di-top up,” jelasnya.
Dari pantauan KPPG Wilayah Medan, baru dua kabupaten/kota yang secara resmi melaporkan masalah keterlambatan anggaran tersebut. Donal menyatakan belum ada laporan serupa dari 33 kabupaten/kota lainnya di Sumut.
“Yang melapor dua kabupaten itu. Kita enggak punya data konkret hari ini. Ini yang melapor; yang saya tahu kalau enggak lapor artinya tidak ada masalah,” katanya.
Kendati demikian, Donal menyampaikan sebagian dana untuk SPPG yang terdampak telah mulai dicairkan.
“Kami mendapat laporan kemarin sebagian sudah cair, data lengkapnya dari pusat. Sebagian ada yang belum cair. Karena itu tadi, perlu waktu,” ujarnya.
Masalah keterlambatan pencairan dana operasional SPPG bukan hanya terjadi di Sumut. Sebelumnya, sejumlah SPPG di berbagai daerah juga mengumumkan penghentian sementara distribusi makanan bergizi gratis sejak 8 Juni 2026 karena dana dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum masuk.
Badan Gizi Nasional memastikan tidak ada kebijakan resmi yang memerintahkan penghentian program MBG, dan menyebutkan bahwa pencairan dana bantuan pangan (Banper) telah dijadwalkan pada 5 Juni 2026.
About the Author
