Bantahan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alex Damanik dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4/2026).

Pernyataan JK soal peran dirinya dilontarkan pada jumpa pers di kediamannya di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026). JK kesal atas tudingan Rismon Sianipar yang menyebut dirinya mendanai kasus ijazah Jokowi senilai Rp 5 miliar. Ia membantah tegas tudingan tersebut.

“Ini soal Rismon ini sudah melibatkan semua orang, dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan saja. Apalagi saya dituduh kasih Rp 5 M, mana saya kasih Rp 5 M?” kata JK dalam jumpa pers tersebut. Ia mengaku tidak pernah bertemu maupun mengenal Rismon Sianipar.

JK kemudian mengungkit perannya dalam perjalanan karier politik Jokowi. Ia menyatakan dirinya yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. JK juga mengklaim Jokowi bisa menjadi Presiden ke-7 RI karena dirinya.

“Kasih tahu semua itu termul-termul itu, Jokowi jadi Presiden karena saya. Setuju? Setuju. Tanpa Gubernur mana bisa jadi Presiden,” tegas JK.

Dalam paparannya, JK menyatakan Jokowi menjadi calon Presiden pada 2014 karena Megawati Soekarnoputri bersedia menandatangani pencalonan. Ketua Umum PDIP itu, kata JK, hanya mau meneken pencalonan Jokowi jika dirinya menjadi wakil presiden. Megawati juga meminta JK mendampingi Jokowi yang dinilai belum berpengalaman saat itu.

“Saya tidak mau teken kalau bukan Pak Yusuf,” ujar JK menirukan ucapan Megawati, sebagaimana dilaporkan Detik. JK mengaku semula hendak pulang ke Makassar sebelum Megawati memintanya mendampingi Jokowi.

Projo sebagai relawan resmi Jokowi langsung merespons pernyataan JK. Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alex Damanik menyatakan pihaknya menghormati JK sebagai tokoh bangsa dengan kontribusi nyata dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Projo menilai kemenangan Jokowi sebagai Presiden merupakan hasil dari kepercayaan rakyat, bukan peran satu individu.

“Kami menghormati Bapak Jusuf Kalla sebagai tokoh bangsa yang memiliki kontribusi nyata dalam perjalanan demokrasi Indonesia, termasuk dalam Pilpres 2014. Namun demikian, kami menegaskan bahwa kemenangan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia adalah hasil dari kehendak dan kepercayaan rakyat Indonesia,” kata Freddy Alex Damanik di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Freddy menegaskan demokrasi tidak dibangun atas peran satu individu melainkan kerja kolektif seluruh elemen bangsa. Ia menilai Jokowi terpilih karena rekam jejak kepemimpinan yang lahir dari bawah, kerja nyata, serta kedekatan dengan rakyat. Faktor-faktor itu, katanya, menjadi fondasi utama kepercayaan publik.

“Keberhasilan Joko Widodo tidak dapat dilepaskan dari rekam jejak kepemimpinan beliau yang lahir dari bawah, kerja nyata, serta kedekatan dengan rakyat. Faktor inilah yang menjadi fondasi utama kepercayaan publik,” ujar Freddy dalam keterangan yang sama.

Freddy juga menyinggung peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pengusung Jokowi pada Pilpres 2014. Ia menyebut dukungan partai politik, relawan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi pilar penting dalam kemenangan tersebut. Projo mengajak seluruh pihak menjaga narasi kebangsaan yang sehat dan tidak menyederhanakan proses demokrasi menjadi klaim personal.

“Demokrasi Indonesia adalah milik rakyat, dan setiap kemenangan dalam proses tersebut adalah kemenangan bersama, bukan milik individu,” tegas Freddy. Pernyataan itu menutup tanggapan Projo atas klaim peran JK dalam karier politik Jokowi.

Juru bicara JK, Husain Abdullah, turut menjelaskan alasan di balik pernyataan atasannya. Ia mengungkap JK kerap dituding tidak tahu berterima kasih kepada Jokowi yang menjadikannya wapres pada 2014. JK disebut sudah lama memendam persoalan tersebut.

“Penjelasan Pak JK yang sempat disampaikan dengan nada tinggi, untuk meyakinkan loyalis Jokowi yang kerap menarasikan JK tidak tahu balas budi padahal sudah diangkat jadi Wapres oleh Jokowi. Tidak punya rasa terima kasih kepada Jokowi,” kata Husain saat dihubungi, Minggu (19/4/2026).

Husain menegaskan bukan Jokowi yang menetapkan JK menjadi pasangan pada Pilpres 2014. Ia menyebut permintaan itu datang langsung dari Megawati selaku Ketua Umum PDIP kepada JK. Megawati dinilai tidak akan menandatangani pencalonan Jokowi jika tidak berpasangan dengan M. Jusuf Kalla.

“Catatan pentingnya di sini, bukan Jokowi yang menetapkan JK sebagai pasangannya, melainkan langsung atas permintaan Ibu Mega selaku Ketua Umum PDIP kepada JK agar mendampingi Jokowi,” ujar Husain. Ia menambahkan JK kerap pasang badan untuk Jokowi dalam sejumlah momen krusial sepanjang pemerintahan 2014-2019.