Kelompok rentan tersebut mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan santri.

Pemerintah memetakan 405 kabupaten/kota prioritas distribusi yang terdiri dari daerah rawan pangan, kemiskinan tinggi, dan prevalensi stunting tinggi.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya menyampaikan langkah penyelarasan data tersebut dalam konferensi pers di Gedung BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Empat kementerian yang berperan sebagai wali data yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Kemendikdasmen menjadi wali data untuk peserta didik mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Kemenag menjadi wali data untuk penerima manfaat di madrasah dan pondok pesantren.

Kemenkes bersama Kemendukbangga/BKKBN menjadi wali data untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Data penerima manfaat semakin valid karena data penerima manfaat ini terdiri dari tiga walidata, penerima manfaat peserta didik TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, PKBM itu walidatanya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah,” kata Sony Sonjaya usai rapat koordinasi penyelarasan data di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Menurut Sony, BGN tidak mengambil alih kewenangan kementerian pemilik data melainkan berperan sebagai pengguna yang memerlukan satu basis data terintegrasi.

“BGN di dalam pelaksanaan program MBG memerlukan data yang terintegrasi pada satu tabel, oleh karena itu kami duduk bersama untuk mengintegrasikan data tersebut, BGN tidak mengintervensi tugas para wali data, kami adalah user atau pengguna data,” ujar Sony di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Pemerintah telah mengidentifikasi 81 kabupaten/kota rawan pangan, 273 wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, dan 304 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tinggi.

Total 405 kabupaten/kota tersebut akan menjadi fokus utama distribusi program MBG.

“Data-data ini kami gunakan agar pelaksanaan program MBG khususnya distribusi MBG betul-betul terarah kepada kelompok-kelompok ini yang total seluruhnya ada 405,” kata Sony di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Prioritas distribusi diarahkan kepada kelompok rawan pangan, penduduk miskin, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

“Kami akan petakan betul dan informasikan kepada seluruh pelaksana di lapangan khusus yang 405 kabupaten kota ini kita utamakan ya kelompok yang rawan pangan, penduduk miskin dan prevalensi stunting tinggi,” ujar Sony di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

BGN juga membuka akses validasi data melalui laman validasidatapm.bgn.go.id sebagai tahap awal percepatan validasi sebelum integrasi penuh dilakukan.

Laman tersebut dapat diakses kepala desa, camat, bupati, kepala dinas, kepala sekolah, hingga kepala posyandu untuk memverifikasi status pendataan di wilayah masing-masing.

Sistem ini ke depan akan dikembangkan menjadi sistem integrasi digital berbasis antarmuka pemrograman aplikasi atau Application Programming Interface (API).

“Kita akan membangun juga namanya API, Application Programming Interface yang menggabungkan, yang mengintegrasikan data dari berbagai walidata,” tutur Sony di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Target penyaluran MBG pada 2026 mencakup 82,9 juta penerima manfaat dengan fokus pada anak-anak kekurangan gizi di 1.000 Hari Pertama Kehidupan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Rapat koordinasi penyelarasan data ini juga dihadiri Wakil Menteri Agama Romo R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang juga Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, serta Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan.