PDIP Sindir Golkar Tak Bisa Lepas dari Kekuasaan

JAKARTA,GEOSIAR.CO.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyebut Partai Golkar memiliki ketergantungan terhadap kekuasaan. Pernyataan tersebut disampaikan Deddy Sitorus pada Sabtu, 20 Juni 2026.

Pernyataan itu merupakan respons terhadap Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji yang mempertanyakan praktik penyeimbangan kekuasaan oleh PDI Perjuangan. Deddy Sitorus menilai Golkar sebaiknya fokus mengurus persoalan rakyat ketimbang mempersoalkan posisi politik partai lain.

Politikus PDI Perjuangan tersebut menegaskan partainya tidak butuh akses kekuasaan seperti yang menurutnya dimiliki Golkar.

“Baiknya Golkar urus pemadaman listrik di mana-mana, bukan malah ngurusi PDIP. PDIP bukan Golkar yang kalah atau menang maunya ikut berkuasa. Kita tidak punya bakat candu kekuasaan, tanpa berkuasa akan mati atau tak berkembang,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu, 20 Juni 2026, sebagaimana dilaporkan Detikcom.

Deddy Sitorus mengakui posisi di dalam pemerintahan memang menguntungkan partai politik. Politikus asal Sumatera Utara itu justru mempersoalkan sikap Golkar yang mengkritik partai yang memilih di luar pemerintahan.

“Kenapa justru nyinyir terhadap yang tidak mau masuk mendapatkan kemewahan kekuasaan? Kami menghargai mereka yang ada di pemerintahan dan sebaiknya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama bagi yang berada di luar,” ucap Deddy Sitorus dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu, 20 Juni 2026.

Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut menjelaskan fungsi check and balances dijalankan partainya melalui DPR. Sasarannya adalah mengawasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.

Deddy Sitorus menilai sulit mengharapkan fraksi yang memiliki perwakilan di kabinet berani melontarkan kritik terhadap eksekutif.

“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan Orde Baru, apakah DPR masih dibutuhkan? Itulah yang dimaksud dengan penyeimbang, kebebasan untuk mendukung yang baik tetapi pada saat bersamaan punya kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan dan bahkan pandangan yang berbeda,” jelas Deddy Sitorus, Sabtu, 20 Juni 2026.

Politikus PDI Perjuangan tersebut menyebut negara yang seluruh partai politiknya di pemerintahan hanya ada di rezim otoriter. Deddy Sitorus mencontohkan Korea Utara dan Tiongkok.

“Negara yang seluruh partai politiknya ada di dalam pemerintahan itu hanya ada di negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan partai komunis seperti di China. Menjadi Partai Penyeimbang itu adalah sebentuk pengorbanan dan perjuangan juga agar DPR tetap mampu menjalankan fungsinya menjadi kanalisasi suara rakyat dan checks and balances terhadap penyelenggaraan kekuasaan,” tutur Deddy Sitorus, Sabtu, 20 Juni 2026.

Pernyataan Deddy Sitorus dilontarkan setelah Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mempertanyakan praktik penyeimbangan kekuasaan oleh PDI Perjuangan. Muhammad Sarmuji menyebut rakyat yang akan menilai sejauh mana fungsi penyeimbang dijalankan.

“Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktek penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji kepada wartawan, Jumat, 19 Juni 2026.

Polemik posisi politik PDI Perjuangan sebelumnya dipicu Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid pada Kamis, 18 Juni 2026. Jazilul Fawaid meminta PDI Perjuangan bersikap tegas antara berada di koalisi atau menjadi oposisi tanpa sikap abu-abu.

About the Author

www.geosiar.co.id

Administrator

Visit Website View All Posts