AHY: Calon ASN Wajib Netral di Tengah Dinamika Politik
Social Media
Communication
Bookmarking
Developer
Entertainment
Academic
Finance
Lifestyle
ph@geosiar.co.id
SUMEDANG,GEOSIAR.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) sekaligus Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Pesan tersebut disampaikan AHY dalam kuliah umum di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Kamis, 18 Juni 2026.
Kuliah umum mengangkat tema Menyiapkan ASN Unggul, Menjawab Tantangan Pembangunan Bangsa. AHY didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Rektor IPDN Halilul Khairi.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu mengatakan ASN masa depan tidak cukup hanya bermodal kemampuan teknokrasi. Kemampuan membaca konteks sosial dan politik dinilai sama pentingnya agar kebijakan tepat sasaran.
“ASN ke depan tidak cukup hanya kuat secara teknokrasi, tetapi juga harus mampu membaca konteks sosial dan politik agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” kata Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono usai kuliah umum di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Kamis, 18 Juni 2026, sebagaimana dilaporkan Antara.
AHY menjelaskan kemampuan membaca politik bukan dimaksudkan agar para praja berpihak pada kekuatan politik tertentu. Pemahaman tersebut diperlukan agar kebijakan sesuai kondisi lapangan di daerah dengan karakteristik berbeda.
“Pemahaman politik bukan untuk berpihak, tetapi agar kebijakan lebih tepat dan sesuai kondisi lapangan karena kita ingin para praja nanti mampu menempatkan diri dengan tepat di berbagai daerah yang memiliki karakteristik berbeda,” ujar Agus Harimurti Yudhoyono di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Kamis, 18 Juni 2026.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut menekankan pembangunan Indonesia ke depan harus berkelanjutan dan berkeadilan. AHY menyoroti masih adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah yang harus diatasi melalui kebijakan tepat.
“Pembangunan harus berkelanjutan, tetapi juga berkeadilan. Masih terjadi disparitas antarwilayah, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menghadirkan pemerataan,” kata Agus Harimurti Yudhoyono dalam kuliah umum di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Kamis, 18 Juni 2026, sebagaimana dilaporkan Kompas.com.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu juga memberikan apresiasi atas pengabdian praja dan sivitas akademika IPDN dalam misi kemanusiaan pascabencana di Pulau Sumatera selama 2025 hingga 2026. Penghargaan diserahkan langsung kepada Rektor IPDN Halilul Khairi.
AHY menyebut ketidakpastian global yang ditandai krisis iklim, bencana alam, disrupsi teknologi, hingga gejolak geopolitik akan berdampak terhadap Indonesia. Fluktuasi harga minyak global menjadi contoh nyata yang berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menambahkan para praja IPDN harus mampu menempatkan diri secara bijak dalam situasi politik. Bima Arya menilai kompetensi birokrasi saja tidak cukup bagi calon pemimpin daerah di masa depan.
“Ke depan, para praja ini tidak hanya dituntut memiliki kompetensi, tetapi juga kemampuan memahami dan menempatkan diri dalam konstelasi politik, karena mereka adalah calon pemimpin lokal Indonesia di masa depan,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Kamis, 18 Juni 2026.
