AHY: Predikat WTP Bukan Tujuan Akhir, Setiap Rupiah Uang Negara Harus Tepat Sasaran

JAKARTA, GEOSIAR.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan sekadar capaian administratif, melainkan standar moral dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Menurut AHY, predikat WTP harus menjadi motivasi bagi setiap instansi pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan, bukan sekadar mengejar penilaian dari auditor.

“WTP ini bukan tujuan akhir, melainkan sebuah standar moral, sebuah standar keuangan negara yang sejatinya harus kita capai. Jadikan ini sebagai penyemangat untuk terus memperbaiki diri,” kata AHY dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

AHY menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, khususnya Pimpinan I sekaligus Pelaksana Tugas Pimpinan IV BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi, serta seluruh tim pemeriksa yang telah melakukan audit dan memberikan berbagai rekomendasi strategis kepada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK).

Ia menilai proses pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurut AHY, berbagai rekomendasi yang diberikan BPK akan menjadi landasan bagi Kemenko IPK untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik.

“Seluruh masukan tersebut akan menjadi bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan guna memastikan tata kelola keuangan negara semakin baik,” ujarnya.

AHY juga menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran, terutama di tengah tantangan global serta kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan kualitas sumber daya manusia.

“Setiap rupiah bukan hanya bisa dipertanggungjawabkan, melainkan benar-benar tepat sasaran,” tegas AHY.

Selain itu, AHY menyoroti pentingnya penguatan sistem pengendalian intern, optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta peningkatan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pelaksanaan kontrak.

Ia mengingatkan bahwa keuangan negara berasal dari rakyat sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

“Tata kelola keuangan ini adalah isu yang sensitif. Keuangan negara sejatinya bersumber dari rakyat, sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui untuk apa keuangan negara ini digunakan,” katanya.

AHY menjelaskan, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 memiliki arti penting karena menjadi tahun pertama Kemenko IPK menjalani pemeriksaan secara utuh selama satu tahun sejak kementerian tersebut dibentuk.

Ia berharap seluruh rekomendasi BPK dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sekaligus memperkuat budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Di akhir keterangannya, AHY mengajak seluruh jajaran Kemenko IPK memperkuat komitmen dalam mengawal pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tepat sasaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

About the Author

www.geosiar.co.id

Administrator

Visit Website View All Posts