Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Bongkar “Nama Ajaib” di Balik Rotasi Pejabat DJP
Social Media
Communication
Bookmarking
Developer
Entertainment
Academic
Finance
Lifestyle
ph@geosiar.co.id
JAKARTA, GEOSIAR.CO.ID – Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkap adanya sejumlah “nama ajaib” dalam rotasi pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dilakukan saat Purbaya Yudhi Sadewa masih menjabat Menteri Keuangan.
Bimo mengatakan, nama-nama tersebut masuk dalam proses rotasi meski tidak mengikuti tahapan assessment dan talent management yang menjadi bagian dari mekanisme pengisian jabatan di Kementerian Keuangan.
Pernyataan itu disampaikan Bimo di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Hal serupa juga diberitakan ANTARA, yang menyebut Bimo bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta agar rotasi terhadap kandidat yang tidak memenuhi prosedur ditunda atau dibatalkan.
“Ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management, kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan,” ujar Bimo.
Menurut Bimo, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti karena dapat memberikan sinyal yang kurang baik bagi pegawai lain yang telah mengikuti seluruh tahapan pengisian jabatan.
“Karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” katanya.
Bimo mengatakan, pejabat yang tidak memenuhi persyaratan akan dibatalkan pengangkatannya dan dikembalikan ke posisi semula. Sementara pejabat yang memenuhi ketentuan tetap menjalankan hasil rotasi.
“Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan, yang lain-lain tetap,” ujar Bimo.
Ketika ditanya apakah pejabat yang rotasinya dibatalkan akan kembali ke jabatan sebelumnya, Bimo membenarkannya.
“Iya,” katanya.
Rotasi Ratusan Pejabat
Rotasi tersebut sebelumnya dilakukan Kementerian Keuangan pada 10 September 2026. Purbaya ketika itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan dan melantik sejumlah pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional serta pejabat pada unit organisasi non-eselon.
Mayoritas pejabat yang dilantik berasal dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk pejabat eselon III saja, jumlahnya disebut mencapai sekitar 350 orang.
Namun, setelah Purbaya tidak lagi menjabat Menteri Keuangan, muncul persoalan mengenai sebagian nama dalam daftar rotasi tersebut.
Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026 melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya. Serah terima jabatan keduanya kemudian berlangsung di Kementerian Keuangan pada 15 September 2026.
Dalam perkembangan terbaru, Bimo menyebut Suahasil telah menyatakan komitmen untuk menjalankan manajemen talenta dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. ANTARA melaporkan, Suahasil juga mengatakan pembahasan mengenai kelanjutan rotasi pejabat di DJP dan DJBC masih dilakukan.
Bimo tidak menyebutkan siapa saja pejabat yang dimaksud sebagai “nama-nama ajaib”. Ia hanya menjelaskan bahwa persoalannya berkaitan dengan adanya nama yang tidak mengikuti proses assessment dan talent management.
Dengan demikian, rotasi tidak serta-merta dibatalkan seluruhnya. Pejabat yang dinilai memenuhi prosedur tetap menjalankan hasil rotasi, sedangkan mereka yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan ke posisi sebelumnya.
