Kepala BKN Tanggapi Kekhawatiran ASN Bakal Tergantikan AI
Social Media
Communication
Bookmarking
Developer
Entertainment
Academic
Finance
Lifestyle
ph@geosiar.co.id
JAKARTA, GEOSIAR.CO.ID – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh angkat bicara menanggapi kekhawatiran yang belakangan mengemuka soal potensi berkurangnya kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) seiring pesatnya adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) di lingkungan pemerintahan.
Saat dikonfirmasi, Selasa (25/8/2026), Zudan menegaskan bahwa AI pada dasarnya diposisikan sebagai penunjang, bukan pengganti, tugas ASN.
“AI itu alat bantu kerja yang bisa mempercepat proses pekerjaan tertentu,” kata Zudan.
Menurutnya, teknologi tersebut memang dapat mempercepat penyelesaian sejumlah pekerjaan, namun fungsinya tetap sebatas mendukung kinerja pegawai, bukan menghilangkan kebutuhan akan tenaga ASN itu sendiri.
Zudan menambahkan, kondisi kepegawaian ASN saat ini masih berjalan sebagaimana biasa dan mengikuti kebutuhan yang ada. Ia menyebut belum ada pembahasan mendalam secara internal di BKN terkait wacana efisiensi ASN akibat AI, dan menilai isu tersebut belum mendesak untuk direspons dengan kebijakan khusus.
Bermula dari Rapat Komisi II DPR dengan LAN
Sorotan terhadap potensi tergantikannya ASN oleh AI ini muncul setelah Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengangkat isu tersebut dalam rapat kerja bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Dalam rapat itu, Dede menyoroti bagaimana pemanfaatan AI berpotensi mengefisienkan sejumlah pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan lebih dari satu orang. Ia mencontohkan pembuatan bahan presentasi yang dahulu memerlukan beberapa staf.
“Kalau dulu kita memerlukan ada dua tiga orang untuk membuat sebuah presentasi,” ujar Dede.
Kini, menurutnya, pekerjaan serupa dapat diselesaikan secara jauh lebih ringkas berkat digitalisasi.
Dede juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap jumlah kebutuhan ASN di tingkat daerah, dengan mencontohkan kantor kecamatan yang saat ini masih mempekerjakan puluhan pegawai.
Menurutnya, dengan dukungan digitalisasi, jumlah pegawai di level tersebut idealnya bisa dipangkas hingga berkisar 15 sampai 20 orang saja.
Ia pun mempertanyakan kesiapan pemerintah menghadapi perubahan ini, termasuk apakah ke depan akan terjadi pengurangan jumlah ASN secara signifikan seiring makin masifnya penerapan teknologi AI di berbagai lini birokrasi.
About the Author
