Acara yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate bersama Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Maluku Utara itu dihentikan pada Jumat (8/5/2026) malam, dipimpin langsung Komandan Distrik Militer (Dandim) 1501/Ternate Letnan Kolonel Infanteri Jani Setiadi. Tindakan tersebut dinilai melanggar kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan menyatakan tindakan TNI tersebut merupakan bentuk intervensi militer di ruang sipil yang berlangsung damai.

“Tindakan tersebut jelas melanggar kebebasan berekspresi, berkumpul dan memperoleh informasi yang dijamin Pasal 28E dan 28F UUD 1945,” kata Fadhil saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (10/5/2026).

Menurut Fadhil, dalam negara demokrasi TNI semestinya tunduk pada supremasi sipil dan tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan masyarakat yang berlangsung damai. Ia menilai peristiwa di Ternate mencerminkan kecenderungan meningkatnya militerisasi ruang sipil.

Kecaman senada disampaikan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah. Ia menyatakan film merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilindungi konstitusi.

“Semestinya nonton film itu ya bagian dari ekspresi seni yang itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat berekspresi. Harusnya tidak perlu dibubarkan,” ujar Anis saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (10/5/2026).

Anis menegaskan TNI tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan kegiatan masyarakat sipil seperti pemutaran film dokumenter.

Berdasarkan keterangan panitia, upaya pembubaran mulai dilakukan sejak persiapan acara sekitar pukul 19.30 WIT. Aparat Babinsa dan intelijen TNI mendatangi lokasi sambil mendokumentasikan aktivitas panitia.

Pemutaran film yang merupakan karya jurnalis Dandhy Dwi Laksono dan antropolog Cyprianus Jehan Paju Dale akhirnya dimulai sekitar pukul 21.30 WIT. Beberapa menit setelahnya, personel Kodim 1501/Ternate kembali datang dan meminta pemutaran dihentikan.

Dandim 1501/Ternate Letkol Inf Jani Setiadi membantah tindakan yang dilakukannya merupakan pelarangan kebebasan berekspresi. Ia menyebut langkah tersebut diambil untuk menjaga kondusivitas wilayah.

“Yang saya soroti adalah tentang judulnya yang provokatif. Bannernya yang provokatif. Itu saja,” kata Jani Setiadi kepada wartawan di Benteng Oranje, Ternate, Jumat (8/5/2026).

Jani menyatakan kondisi Maluku Utara sensitif terhadap isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ia mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Ternate dan menemukan bahwa kegiatan tersebut belum mengantongi izin resmi kepolisian setempat.

Ketua AJI Ternate Yunita Kaunar menolak alasan potensi konflik yang disampaikan aparat. Menurutnya, acara berlangsung damai dan tidak mengandung unsur provokasi.

“Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat,” kata Yunita sebagaimana dilaporkan Detikcom.

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Dave Laksono dari Partai Golkar meminta semua pihak menahan diri. Ia menyatakan pendekatan persuasif dan dialogis harus diutamakan dalam menghadapi kegiatan sipil.

“Pendekatan persuasif, dialogis, dan koordinatif tentu harus selalu menjadi prioritas dalam menghadapi kegiatan sipil agar tidak menimbulkan kesan intimidatif ataupun ruang tafsir yang dapat memicu polemik di publik,” kata Dave, Minggu (10/5/2026).

Setelah dialog panjang antara peserta dan aparat, pemutaran film akhirnya dihentikan sekitar pukul 23.00 WIT. Panitia hanya diperbolehkan melanjutkan diskusi tanpa pemutaran film.