Mahasiswa Nommensen Medan Unjuk Rasa, Robohkan Pagar DPRD Sumut

MEDAN,GEOSIAR.CO.ID – Ratusan mahasiswa Universitas HKBP Nommensen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (22/6). Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu sempat memanas setelah massa merobohkan pagar kantor DPRD Sumut karena kecewa Ketua DPRD Sumut tidak kunjung menemui mereka.

Mahasiswa datang membawa berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Mereka juga secara bergantian menyampaikan orasi di depan gedung legislatif provinsi tersebut dengan pengawalan aparat kepolisian.

Berdasarkan pantauan di lokasi, situasi mulai memanas ketika massa meminta pimpinan DPRD Sumut menemui mereka untuk menerima aspirasi secara langsung. Kekecewaan mahasiswa memuncak setelah Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus tidak hadir di tengah aksi, sehingga pagar bagian depan gedung DPRD Sumut roboh akibat dorongan massa.

Koordinator aksi Mujizat Silalahi mengatakan mahasiswa membawa enam tuntutan yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas dan masa depan demokrasi di Indonesia.

Tuntutan pertama adalah evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat. Mahasiswa menilai program-program tersebut perlu dikaji ulang agar tepat sasaran, transparan, dan tidak membebani anggaran negara.

“Kami meminta evaluasi total program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat agar tepat sasaran, transparan, dan tidak menjadi beban anggaran negara,” kata Mujizat saat membacakan pernyataan sikap di depan Gedung DPRD Sumut.

Tuntutan kedua adalah revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Mahasiswa meminta pemerintah dan DPR mengembalikan supremasi sipil sesuai amanat reformasi.

Mahasiswa juga meminta pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, harga bahan bakar minyak, serta harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tidak terus tergerus.

“Ketiga, kami meminta stabilkan nilai rupiah, harga BBM, dan harga kebutuhan pokok untuk melindungi daya beli rakyat,” ujar Mujizat.

Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang telah lama menjadi pembahasan. Mereka menilai regulasi tersebut penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi.

“Koruptor tidak dihukum dengan berat, tidak ada efek jera. Maka dari itu kami menuntut segera sahkan RUU Perampasan Aset sebagai langkah konkret pemberantasan korupsi,” katanya.

Tuntutan kelima adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat untuk memberikan kepastian perlindungan hak-hak masyarakat adat di berbagai daerah.

Sementara tuntutan terakhir adalah revitalisasi pendidikan nasional melalui peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses belajar, serta penguatan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.

“Yang keenam, kami meminta revitalisasi pendidikan nasional melalui peningkatan kualitas, pemerataan akses, dan penguatan fasilitas pendidikan,” ujar Mujizat.

Aksi mahasiswa tersebut menambah rangkaian demonstrasi yang berlangsung di Medan dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, sejumlah organisasi mahasiswa juga menyampaikan tuntutan serupa terkait evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan kondisi ekonomi masyarakat.

Hingga aksi berakhir, aparat keamanan masih berjaga di sekitar Gedung DPRD Sumut untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kericuhan lanjutan.

About the Author

www.geosiar.co.id

Administrator

Visit Website View All Posts