Purbaya Ungkap Kemiskinan dan Pengangguran Turun
Social Media
Communication
Bookmarking
Developer
Entertainment
Academic
Finance
Lifestyle
ph@geosiar.co.id
JAKARTA, GEOSIAR.CO.ID -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap sejumlah indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan sepanjang 2025.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Indonesia pada 2025 tetap tumbuh sebesar 5,11 persen. Stabilitas ekonomi juga terjaga dengan tingkat inflasi sebesar 2,92 persen dan defisit anggaran berada pada level 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Menurut Purbaya, ketahanan ekonomi nasional tersebut tidak terlepas dari kebijakan fiskal pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Terjaganya resiliensi perekonomian didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif telah mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat,” ujar Purbaya.
Pengangguran Turun
Salah satu indikator yang menjadi perhatian pemerintah adalah tingkat pengangguran.
Purbaya mengatakan tingkat pengangguran pada Agustus 2025 tercatat sebesar 4,85 persen. Angka tersebut turun dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang mencapai 4,91 persen.
Penurunan tingkat pengangguran tersebut disebut menjadi salah satu indikator membaiknya kondisi perekonomian dan pasar kerja nasional.
Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga di tengah berbagai tekanan eksternal turut memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Kemiskinan Juga Menurun
Selain pengangguran, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan.
Purbaya menyebut tingkat kemiskinan pada September 2025 berada di angka 8,25 persen. Angka itu turun dibandingkan September 2024 yang mencapai 8,57 persen.
“Tingkat kemiskinan yang juga turun menjadi 8,25 persen pada September 2025 lebih rendah jika dibandingkan September 2024 yang mencapai 8,57 persen,” jelasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang. Jumlah tersebut berkurang sekitar 700 ribu orang dibandingkan September 2024.
Penurunan kemiskinan tersebut terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. BPS mencatat persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2025 sebesar 6,60 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 10,72 persen.
APBN Dinilai Berperan
Purbaya mengatakan berbagai capaian tersebut menunjukkan APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengelola keuangan negara, tetapi juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Di tengah kondisi global yang penuh tekanan, pemerintah berupaya menjaga agar kebijakan fiskal tetap mampu merespons perubahan ekonomi tanpa mengabaikan kesehatan keuangan negara.
Purbaya menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat dan kredibel.
“APBN akan terus dijaga tetap sehat dan kredibel sehingga menjadi instrumen fiskal yang adaptif, responsif dan efektif dalam menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,” pungkas Purbaya.
LKPP 2025 Raih WTP
Selain indikator ekonomi dan sosial, pemerintah juga mencatat capaian dalam pengelolaan keuangan negara.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Capaian tersebut menjadi opini WTP yang diperoleh pemerintah untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Purbaya mengatakan pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, termasuk memastikan informasi dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dan evaluasi.
“Pemerintah secara konsisten terus berupaya agar informasi di dalam LKPP dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi perbaikan bagi pemerintah, serta menjadi informasi bagi masyarakat secara luas,” katanya.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di atas 5 persen, penurunan pengangguran dan kemiskinan, serta defisit yang tetap terkendali, pemerintah menilai APBN 2025 mampu menjalankan fungsi fiskalnya di tengah ketidakpastian ekonomi global.
