Isu Reshuffle Kabinet Makin Kencang, Sekjen Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden
GEOSIAR.CO.ID 17 April 2026 Penulis : ph@geosiar.co.id
JAKARTA, GEOSIAR.CO.ID –Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali berhembus kencang. Kali ini Partai Demokrat yang angkat bicara. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau masalah reshuffle kita serahkan kepada Presiden ya, karena bagaimanapun seluruhnya itu adalah otoritas dan hak prerogatifnya Presiden. Jadi Pak Presiden melakukan reshuffle atau tidak, itu adalah urusannya beliau,” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026), sebagaimana dilaporkan Tempo.
Herman menepis anggapan bahwa Demokrat ikut mengajukan nama untuk mengisi pos di kabinet. Ia menyebut partainya sama sekali tidak mendiskusikan hal tersebut, sebagaimana dilaporkan Tempo.
Dengan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden, Herman berharap Prabowo bisa bekerja tanpa gangguan untuk menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan.
“Kami serahkan saja supaya juga beliau bisa kerja dengan nyaman dan mampu untuk melewati berbagai tantangan dalam pembangunan ini. Dan pada akhirnya ke depan Pak Presiden bisa sukses memimpin negeri ini,” tutur Herman, sebagaimana dilaporkan Tempo.
Sikap Demokrat ini sejalan dengan respons partai koalisi lainnya. Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyatakan hal senada pada Rabu (28/1/2026), sebagaimana dilaporkan Detik.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya tidak membenarkan maupun membantah rencana reshuffle saat ditanya awak media di Istana Kepresidenan pada Selasa (7/4/2026).
“Tunggu saja. Nanti Bapak Presiden yang menceritakan,” kata Teddy, sebagaimana dilaporkan Kompas.com.
Isu reshuffle sudah beredar sejak awal 2026 setelah keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, pindah dari posisi Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia pada Januari lalu. Kursi yang ditinggalkan Thomas kemudian diisi oleh mantan Deputi Gubernur BI Juda Agung.
Kabar tersebut kembali mencuat ketika keponakan Prabowo yang lain, Budisatrio Djiwandono, disebut bakal bergabung ke kabinet oleh Ketua Komisi I DPR Utut Adianto dalam rapat kerja pada Januari 2026. Budisatrio sendiri menepis pernyataan tersebut dan menyebut tugasnya masih di Komisi I DPR, sebagaimana dilaporkan Tempo.
Hingga pemerintahan memasuki tahun kedua, Prabowo sudah melakukan tiga kali perombakan kabinet. Perombakan terakhir pada September 2025 mengganti lima pos, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan serta Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebagaimana dilaporkan Tempo.
