AHY memastikan pemerintah akan menjangkau desa-desa dan wilayah yang selama ini tertinggal sebagai bagian dari pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Penegasan ini disampaikan AHY di Jakarta, Senin (20/4/2026).

AHY menyebut pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus instrumen pemerataan kesejahteraan. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan bersinergi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai kawasan.

“Kami ingin memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau desa-desa dan wilayah-wilayah yang selama ini masih tertinggal,” kata AHY dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/4/2026), sebagaimana dilaporkan Antara.

AHY menyebut sejumlah proyek strategis sudah dijalankan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di daerah. Proyek tersebut meliputi pembangunan jalan tol, peningkatan kualitas jalan nasional, pengembangan kawasan industri, hingga pembenahan fasilitas publik.

Menurut AHY, arah pembangunan infrastruktur nasional harus mendukung tiga pilar utama. Pilar-pilar tersebut meliputi ketahanan pangan, penguatan konektivitas logistik, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah di seluruh Indonesia.

AHY juga menegaskan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat realisasi proyek-proyek strategis. Ia menyebut proyek-proyek tersebut harus memenuhi prinsip kredibel, transparan, dan siap investasi.

Kemitraan tersebut, menurut AHY, menjadi kunci keberhasilan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah menargetkan Indonesia pada tahun itu menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju.

Komitmen AHY untuk pemerataan pembangunan sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mengoptimalkan Asta Cita.

Pembangunan infrastruktur menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8 persen.

Sebelumnya pada Taklimat Awal Tahun 2026 di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026), AHY juga menegaskan pembangunan infrastruktur ke depan harus inklusif dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memperkuat koordinasi lintas sektor dengan lima kementerian teknis untuk menjamin hal itu.

“Arahan Presiden menjadi penguat komitmen kami untuk bekerja lebih terintegrasi, memastikan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan keadilan dan pemerataan,” kata AHY saat Taklimat Awal Tahun di Hambalang, Selasa (6/1/2026).

AHY juga menekankan pentingnya ketahanan bencana dalam setiap proyek infrastruktur. Paradigma pembangunan kini berfokus pada kualitas dan ketepatan sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara nyata.

Pemerintah pusat sebelumnya menegaskan komitmen yang sama untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan. AHY memimpin Rapat Koordinasi Program Kerja Tahun Anggaran 2026 bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Griya Agung Palembang pada Selasa (10/2/2026).

Agenda serupa juga menjadi perhatian Kemenko Infrastruktur dalam pemerataan konektivitas transportasi. AHY menyebut pembangunan tidak hanya menyasar ibu kota provinsi, tetapi juga wilayah pelosok yang selama ini belum tersentuh jaringan transportasi memadai.