Luhut Bawa Hasil Survei MBG ke Prabowo: 99 Persen Pekerja Dapur dari Warga Sekitar
Social Media
Communication
Bookmarking
Developer
Entertainment
Academic
Finance
Lifestyle
ph@geosiar.co.id
JAKARTA, GEOSIAR.CO.ID – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan hasil survei pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Survei mencatat 86,9 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggandeng setidaknya satu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal sebagai pemasok. Luhut hadir bersama anggota DEN Chatib Basri, Septian Hario Seto, dan Firman Hidayat.
Luhut menyatakan survei dilakukan secara independen dan profesional terhadap 800 titik SPPG.
“Hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden,” kata Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Anggota DEN Septian Hario Seto menjelaskan 800 titik tersebut dipilih secara acak menggunakan sistem komputer dan tersebar dari Nias Selatan, Halmahera, hingga Papua.
“Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut,” ujar Septian Hario Seto dalam forum yang sama, Selasa (9/6/2026).
Seto menyebut rata-rata setiap SPPG menggandeng tiga UMKM sebagai pemasok. Sekitar 65 persen di antaranya berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG.
Menurut Seto, temuan itu menunjukkan pasokan MBG ditopang usaha kecil setempat, bukan pemasok besar dari luar daerah.
Survei juga mencatat penyerapan tenaga kerja lokal. Hampir 99 persen tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari warga sekitar lokasi.
Seto menyimpulkan program MBG tidak hanya menyasar perbaikan gizi anak, tetapi turut membentuk ekosistem rantai pasok baru yang menggerakkan ekonomi daerah.
Pemaparan survei ini disampaikan di tengah sorotan terhadap tata kelola MBG, termasuk kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional yang sedang ditangani Kejaksaan Agung serta dorongan efisiensi anggaran program tersebut.
