Organda Usul Sistem Penyaluran BBM Subsidi Diubah, Barcode Terintegrasi GPS
Social Media
Communication
Bookmarking
Developer
Entertainment
Academic
Finance
Lifestyle
ph@geosiar.co.id
JAKARTA, GEOSIAR.CO.ID -Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengusulkan pemerintah mengubah sistem penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu usulan yang diajukan adalah mengintegrasikan barcode pembelian BBM subsidi dengan sistem GPS kendaraan angkutan umum.
Ketua Bidang Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) DPP Organda, Sani, mengatakan integrasi tersebut akan membuat barcode menjadi bersifat dinamis (dynamic barcode). Dengan begitu, penggunaan BBM subsidi dapat disesuaikan dengan aktivitas operasional setiap kendaraan.
“Kami mengusulkan pemerintah mengubah sistem penyaluran BBM subsidi ini dengan mengintegrasikan barcode dengan sistem GPS kendaraan angkutan umum sehingga barcode kendaraan menjadi barcode dynamic,” ujar Sani.
Menurutnya, sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau kebutuhan BBM setiap kendaraan berdasarkan jarak tempuh yang telah dilalui. Kendaraan yang tidak beroperasi atau tidak menempuh perjalanan sesuai ketentuan tidak dapat menggunakan BBM subsidi.
“Dengan mengintegrasikan barcode dan sistem GPS pada kendaraan, maka bisa terpantau berapa banyak kebutuhan BBM dari masing-masing kendaraan setelah melakukan perjalanan. Jadi, bagi kendaraan yang tidak melakukan perjalanan jauh, tidak bisa menggunakan BBM subsidi,” katanya.
Selain itu, Organda mengusulkan agar pemerintah mewajibkan seluruh kendaraan angkutan umum menggunakan perangkat GPS dan memastikan seluruh dokumen legalitas kendaraan, seperti STNK, uji KIR, serta izin operasional, dalam kondisi aktif.
Menurut Sani, aturan tersebut diperlukan agar kendaraan yang dokumen legalitasnya sudah tidak berlaku tidak lagi dapat mengakses BBM subsidi.
“Pemerintah tinggal mewajibkan seluruh kendaraan angkutan umum harus menggunakan GPS dan seluruh kelengkapan legalitas (STNK, KIR dan izin operasi) kendaraan dalam keadaan aktif. Tidak seperti saat ini di mana kendaraan yang surat-suratnya mati namun bisa mendapatkan barcode dan berhak menggunakan BBM subsidi. Ini asas ketidakadilan yang pemerintah berikan antara masyarakat yang taat dengan yang tidak taat namun mendapatkan hak yang sama,” ujarnya.
Usulan tersebut disampaikan Organda sebagai respons terhadap antrean panjang kendaraan, khususnya bus, saat mengisi solar subsidi yang dinilai menghambat operasional angkutan umum sekaligus menunjukkan perlunya penyempurnaan sistem distribusi BBM bersubsidi.
About the Author
