AHY: Kritik dan Laporan Masyarakat Jadi Bahan Pemerintah Perbaiki Pelayanan

JAKARTA, GEOSIAR.CO.ID -Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kritik, aspirasi, dan laporan masyarakat merupakan bagian penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah.

Menurut AHY, masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih konkret sehingga kebijakan dan pelayanan publik dapat diberikan secara tepat sasaran.

Hal itu disampaikan AHY dalam pertemuan bersama pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. Ia mengatakan pemerintah harus terbuka terhadap berbagai masukan, termasuk kritik yang disampaikan masyarakat.

“Tadi saya menyampaikan dalam forum secara terbuka memang pemerintah harus terus mendapatkan masukan. Bahkan kritik yang memang membuat kita bisa lebih memahami permasalahan masyarakat. Dan bisa lebih tepat, langsung ke sasarannya,” ujar AHY.

AHY menilai laporan masyarakat memiliki keunggulan karena biasanya memuat informasi yang spesifik mengenai suatu persoalan, mulai dari lokasi, waktu kejadian, pihak yang terlibat hingga bentuk permasalahannya.

“Kalau ada laporan biasanya kan spesifik. Ini ada kasus di mana tempatnya, kapan, siapa, melibatkan siapa, dan lain sebagainya, itu lebih bisa diketahui dengan jelas,” jelasnya.

Ia mengibaratkan laporan masyarakat sebagai informasi mengenai gejala dari suatu persoalan. Dengan mengetahui persoalan secara jelas, pemerintah akan lebih mudah menentukan langkah penyelesaian.

“Mudah-mudahan kalau simptomnya jelas, maka obatnya juga jelas, atau solusinya juga jelas,” kata AHY.

Karena itu, AHY mengapresiasi peran Ombudsman RI dalam membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan dan aspirasi terkait pelayanan publik.

Laporan tersebut, menurut dia, dapat menjadi instrumen bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mengidentifikasi adanya potensi maladministrasi.

Dalam bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, AHY berharap masukan masyarakat dapat membantu pemerintah memastikan berbagai program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Ia menegaskan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari capaian fisik. Setiap program pemerintah harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Semangatnya adalah memberikan pelayanan terbaik, artinya kita bisa terus mengevaluasi diri, memperbaiki sistem jika memang ada kelemahan di sana sini,” ungkap AHY.

AHY menilai sinergi pemerintah dengan Ombudsman RI menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, setiap laporan dan masukan yang disampaikan masyarakat harus dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan maupun sistem pelayanan.

Pada akhirnya, seluruh upaya tersebut diarahkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan negara secara baik, hak-haknya dihormati, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

“Pada akhirnya yang paling penting bagaimana masyarakat kita merasa dihormati hak-haknya, dilayani secara baik oleh negara, oleh pemerintah, dan pada akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang juga semakin baik ke depan,” pungkas AHY.

Dalam pertemuan tersebut, AHY didampingi Sesmenko Ayodhia G.L. Kalake, Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Nazib Faisal, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo R.M. Manuhutu, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Ronny Ariuly Hutahayan, serta sejumlah staf khusus dan tenaga ahli Menko.

About the Author

www.geosiar.co.id

Administrator

Visit Website View All Posts