Prabowo Perintahkan Pangkas Anak Cucu BUMN, Pertamina dan PLN
Social Media
Communication
Bookmarking
Developer
Entertainment
Academic
Finance
Lifestyle
ph@geosiar.co.id
JAKARTA, GEOSIAR.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan struktur anak dan cucu perusahaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama pada PT Pertamina dan PT PLN.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, serta menjaga efisiensi perusahaan negara.
Instruksi itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas bersama jajaran pemerintah dan pimpinan BUMN di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026) malam.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden meminta dilakukan pengurangan lapisan struktur perusahaan atau layer agar proses bisnis BUMN menjadi lebih sederhana.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya. Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” kata Teddy.
Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani juga telah melaporkan perkembangan perampingan struktur BUMN kepada Presiden.
Menurut Rosan, penyederhanaan struktur terutama menyasar perusahaan BUMN besar seperti Pertamina dan PLN yang memiliki jaringan usaha luas dengan banyak anak perusahaan.
“Arahan Presiden untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar seperti Pertamina, PLN, dan lainnya agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas meningkat, dan efisiensi lebih terjaga,” ujar Rosan.
Rosan menyebut proses perampingan struktur telah dilakukan terhadap 274 perusahaan hingga akhir Juli 2026. Program tersebut menjadi bagian dari transformasi BUMN agar lebih efektif dan kompetitif.
Pemerintah menilai struktur perusahaan yang terlalu panjang dapat memperlambat pengambilan keputusan, terutama ketika perusahaan menghadapi persoalan yang membutuhkan respons cepat.
Selain membahas efisiensi BUMN, dalam rapat tersebut Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga melaporkan perkembangan program mandatori Biodiesel 50 persen (B50) yang mulai diterapkan sejak Juli 2026.
Simon juga menyampaikan kesiapan infrastruktur Pertamina dalam mendukung program mandatori bioetanol pemerintah.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, serta Kepala Sekretariat Pribadi Presiden Rizky Irmansyah.
Melalui agenda penyederhanaan struktur BUMN ini, pemerintah berharap perusahaan negara dapat bergerak lebih cepat, memiliki tata kelola yang lebih efisien, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.
About the Author
