Menteri Pariwisata Widiyanti Gelagapan di Depan DPR: Tak Bisa Jelaskan Selisih Anggaran Rp5,7 Miliar, Rapat Diberi Tenggat 5 Hari
GEOSIAR.CO.ID 12 April 2026 Penulis : ph@geosiar.co.id
JAKARTA , GEOSIAR.CO.ID -Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tampak gelagapan dan tidak mampu memberikan jawaban memuaskan saat dicecar Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Saleh Daulay dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026). Saleh mempertanyakan selisih angka anggaran yang tidak sinkron dalam paparan kementerian, khususnya pos transfer ke daerah senilai Rp5,7 miliar. Momen tersebut terekam kamera dan dengan cepat menyebar di media sosial.
“Yang transfer ke daerah itu berapa tadi? 5,7 (miliar) ya? Betul ya 5,7. Itu programnya pemasaran atau programnya kementerian?” tanya Saleh Daulay, Ketua Komisi VII DPR RI, dalam rapat kerja yang disiarkan TV Parlemen, Rabu (1/4/2026).
Widiyanti menjawab bahwa angka Rp5,7 miliar merupakan anggaran yang di-carved out atau dikeluarkan dari total anggaran Deputi Pemasaran sebesar Rp215 miliar untuk keperluan tugas pembantuan ke pemerintah daerah. Namun penjelasan tersebut tidak memuaskan Saleh yang menemukan perbedaan antara angka Rp215 miliar dan Rp210 miliar di paparan berbeda kementerian.
Suasana kian canggung ketika Saleh meminta biro perencanaan kementerian yang hadir untuk menjelaskan langsung. “Izin ya ibu, supaya saya clear, supaya jangan tumpang tindih penjelasan. Saya minta biro perencanaannya ada nggak? Coba angkat tangan. Bapak dari tadi diam saja, coba ngomong dulu,” tegas Saleh Daulay, Ketua Komisi VII DPR RI, Rabu (1/4/2026).
Biro perencanaan pun tidak mampu memberikan angka pasti. Saleh menilai ketidaksiapan data tersebut merupakan persoalan serius dalam pengawasan uang negara.
“Ini bukan soal kira-kira. Angka itu harus eksak. Kalau Ibu bikin paparan gini, anggarannya harus sama dengan jumlah di sini dengan jumlah di halaman 4. Kalau tidak sama, berarti ada yang salah dengan perhitungannya,” tegas Saleh Daulay, Rabu (1/4/2026).
Dalam rapat yang sama, Saleh juga mempertanyakan manfaat 154 penghargaan yang diraih Kementerian Pariwisata bagi masyarakat. Ia menilai capaian seremonial tidak boleh hanya menjadi pemanis laporan kinerja tanpa dampak konkret bagi rakyat.
Komisi VII DPR RI kemudian memberikan tenggat waktu lima hari kerja kepada Kementerian Pariwisata untuk memperbaiki dan menyampaikan ulang laporan anggaran yang telah diverifikasi. Hal ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif guna memastikan data yang disajikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengamat Ekonomi Universitas Padjadjaran (UNPAD) Mustabsyirotul Ummah menilai kejadian itu mencerminkan ketidakjelasan informasi yang seharusnya tidak terjadi. “Terlihat bahwa ada ketidakjelasan informasi yang disampaikan terutama berkaitan dengan anggaran dan daya serap anggaran yang tidak sinkron antara yang dilaporkan dan kondisi aktual,” kata Ummah, Sabtu (11/4/2026).
Widiyanti kemudian menegaskan komitmen Kementerian Pariwisata untuk menjaga transparansi dan memperkuat sinergi dengan Komisi VII DPR RI. Kementerian berjanji menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan, termasuk peninjauan struktur anggaran agar lebih proporsional dan tepat sasaran.
