Dede Yusuf: Ambang Parlemen 7 Persen Terlalu Tinggi, 4–5 Persen Masih Kuat
Social Media
Communication
Bookmarking
Developer
Entertainment
Academic
Finance
Lifestyle
ph@geosiar.co.id
JAKARTA, GEOSIAR.CO.ID – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4–5 persen menjadi salah satu opsi yang paling kuat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Dede mengatakan, pembahasan RUU Pemilu masih mempertimbangkan sejumlah opsi, termasuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta masukan dari masyarakat sipil dan akademisi.
“Pada dasarnya memang ada beberapa opsi. Kita ini kan sebenarnya kita membuat opsi. Opsi jika melaksanakan keputusan MK. Lalu opsi masukan-masukan dari civil society, akademisi, dan opsi jika kita menggunakan DPR versi lama,” kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Menurut Dede, angka 4 persen atau 5 persen dinilai masih menjadi opsi yang kuat untuk ambang batas parlemen. Ia menyebut angka tersebut juga diterapkan di sejumlah negara.
“Memang angka 4 atau 5 persen ini yang paling kuat. Tetapi saya belum tahu, kalau sudah diputuskan atau belum. Kalau 7 persen mungkin terlalu tinggi. 4 persen atau 5 persen,” ujarnya.
“Saya pikir ini sesuatu yang masih sangat masuk di dalam rasio kita. Karena di beberapa negara pun juga menggunakan angka yang sama,” lanjut Dede.
Pernyataan tersebut disampaikan Dede setelah pertemuan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang salah satu agendanya membahas rencana pembahasan RUU Pemilu.
Dede juga mengatakan telah ada pertemuan antara sejumlah ketua umum partai politik. Namun, ia belum memastikan apakah akan ada pertemuan lanjutan.
“Saya rasa harus. Harus ada pertemuan (antar-ketum parpol). Yang saya dengar sih sudah ada pertemuan, ya. Tetapi apakah ada pertemuan kedua? Kita tunggu saja,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf beserta jajaran masing-masing bertemu di DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (14/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Golkar dan PKS membahas sejumlah hal, termasuk kerja sama politik, dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta rencana pembahasan RUU Pemilu.
Bahlil mengatakan PKS memiliki posisi penting dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, Presiden Prabowo menghargai keberadaan PKS dalam koalisi.
“PKS memiliki positioning yang bagus dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dan sejauh yang saya tahu, Presiden Prabowo sangat menghargai eksistensi PKS dalam koalisi,” kata Bahlil.
Sementara itu, Muzzammil Yusuf mengatakan keputusan PKS berada dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran didasari kesamaan visi.
Ia menyebut keberhasilan pemerintahan Prabowo merupakan tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi.
“Pernah ada yang menanyakan keberadaan PKS di koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Saya jawab, karena Pak Prabowo sangat akomodatif terhadap persoalan umat dan tidak pernah menyudutkan umat. Jadi bagi kami, kesuksesan Presiden Prabowo juga menjadi tanggung jawab seluruh partai pendukung koalisi,” ujar Muzzammil.
About the Author
