AHY Dorong Kota di Indonesia Lebih Tangguh Hadapi Urbanisasi
Social Media
Communication
Bookmarking
Developer
Entertainment
Academic
Finance
Lifestyle
ph@geosiar.co.id
JAKARTA, GEOSIAR.CO.ID – Sebanyak 72 persen penduduk Indonesia diproyeksikan akan tinggal di wilayah perkotaan pada 2045. Menghadapi tren tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong transformasi perkotaan agar kota-kota di Indonesia mampu menampung pertumbuhan penduduk sekaligus tetap tangguh menghadapi perubahan iklim dan tekanan lingkungan.
AHY mengatakan urbanisasi merupakan fenomena yang terus berlangsung di Indonesia. Karena itu, pembangunan perkotaan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, tetapi juga harus memperkuat daya tahan kota terhadap berbagai perubahan.
“Jangan sampai kota kita tidak tangguh. Kita mengejar kemajuan, kita mengejar kesejahteraan, tapi jangan sampai tidak tangguh dan tidak punya daya tahan terhadap perubahan iklim dan juga kerusakan lingkungan,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, pertambahan penduduk dan aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan harus diantisipasi melalui penataan kota yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan.
AHY menyebut sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan perkotaan, antara lain tata ruang, kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, serta akses masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Ia menekankan pembangunan kota ke depan harus diarahkan agar semakin layak huni, inklusif, hijau, tangguh, dan produktif bagi generasi mendatang.
“Pada akhirnya kita harus bekerja keras berkali-kali lipat lebih hebat,” kata AHY.
Penataan Kawasan Kumuh
Selain transformasi perkotaan, pemerintah juga tengah membenahi kawasan kumuh dengan mengintegrasikan berbagai program yang selama ini berjalan secara terpisah.
Pembenahan tersebut dilakukan melalui payung hukum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu.
Melalui pendekatan itu, penataan kawasan kumuh tidak hanya diarahkan pada perbaikan rumah, tetapi juga mencakup kebutuhan dasar serta fasilitas pendukung dalam satu kawasan.
AHY juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota dalam menangani persoalan perkotaan.
Menurutnya, pembagian kewenangan antarpemerintahan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Ia juga menilai sumber daya manusia menjadi salah satu modal penting dalam pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
About the Author
