Menurut Hendrik, kebijakan tersebut mencerminkan komitmen Presiden Prabowo dalam menyeimbangkan tekanan ekonomi global dengan tanggung jawab sosial kepada rakyat kecil.

Di tengah fluktuasi harga energi dunia dan tekanan nilai tukar rupiah, langkah ini dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat bawah.

“Tidak dinaikkannya harga BBM subsidi dan LPG 3 kilogram adalah langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat kecil. Ini penting, terutama ketika kondisi ekonomi global masih penuh ketidakpastian,” ujar Hendrik dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Hendrik Sitompul menambahkan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang dilakukan pemerintah masih dapat dipahami selama tidak membebani masyarakat miskin. Namun, ia mengingatkan agar pengawasan distribusi BBM subsidi diperketat guna mencegah penyalahgunaan di lapangan.

“Subsidi harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak. Di sinilah pentingnya pengawasan yang konsisten dan tegas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hendrik Sitompul mendorong pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sebagai solusi jangka panjang. Ia menilai ketergantungan terhadap energi impor perlu dikurangi melalui percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan.

“Ke depan, kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil yang sangat dipengaruhi pasar global. Pengembangan energi baru dan terbarukan harus menjadi prioritas nasional,” katanya.

Diketahui, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar, serta LPG 3 kilogram, meskipun terjadi penyesuaian pada sejumlah BBM nonsubsidi akibat dinamika harga minyak dunia. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari tekanan ekonomi.