Hendrik Sitompul Respons Laporan Bank Dunia: Hambatan Non-Tarif Dalam Negeri Lebih Mendesak Dibenahi daripada Tarif AS
GEOSIAR.CO.ID 9 April 2026 Penulis : ph@geosiar.co.id
JAKARTA, GEOSIAR.CO.ID -Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia DPD Sumatera Utara Dr. Hendrik H. Sitompul, MM, menilai pembenahan hambatan non-tarif di dalam negeri jauh lebih mendesak dibanding sekadar merespons kebijakan tarif dagang Amerika Serikat. Penilaian itu ia sampaikan setelah Bank Dunia merilis laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 yang menyebut dampak tarif AS terhadap pendapatan riil Indonesia hanya sekitar 0,2 persen dari Produk Domestik Bruto. Bank Dunia dalam laporan itu juga menyebut reformasi hambatan non-tarif di dalam negeri berpotensi memberi manfaat ekonomi yang jauh melampaui biaya yang ditimbulkan tarif eksternal.
Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 4,7 persen, turun tipis dari proyeksi sebelumnya 4,8 persen, namun tetap melampaui rata-rata kawasan Asia Timur dan Pasifik yang hanya 4,2 persen. Pertumbuhan diperkirakan kembali menguat ke 5,2 persen pada 2027, didorong peningkatan investasi, penguatan industri hilir, serta membaiknya pembiayaan domestik. Laporan ini diluncurkan Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo dalam wawancara daring dari Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Pada 19 Februari 2026, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian perdagangan resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington, DC. Berdasarkan kesepakatan itu, AS menetapkan tarif resiprokal rata-rata 19 persen untuk sebagian besar produk asal Indonesia, sementara sejumlah komoditas unggulan seperti minyak sawit, kopi, kakao, karet, dan rempah-rempah memperoleh pengecualian tarif.
Bank Dunia: Reformasi Non-Tarif Bisa Hapus Seluruh Dampak Negatif Tarif AS
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo menegaskan apabila Indonesia mampu mengurangi hambatan non-tarif pada barang dan jasa, keuntungan dari reformasi tersebut dapat melampaui seluruh beban ekonomi akibat tarif AS. “Jika Indonesia melakukan reformasi untuk mengurangi hambatan non-tarif pada barang dan jasa, keuntungan dari reformasi tersebut akan jauh lebih besar dibandingkan biaya akibat tarif AS. Dengan begitu, dampak negatif tarif bisa terhapus,” katanya dalam wawancara daring dari Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Indonesia dinilai relatif lebih tahan terhadap guncangan harga energi global dibanding sejumlah negara tetangga, karena impor bersih minyak dan gas hanya sekitar 1 persen dari PDB pada 2024, jauh lebih rendah dibanding Thailand 7 persen, Filipina 3 persen, dan Vietnam 2 persen. Bank Dunia merekomendasikan deregulasi, penyederhanaan perizinan, dan penghapusan hambatan di sektor jasa sebagai langkah yang akan meningkatkan pertumbuhan potensial sekaligus menciptakan lapangan kerja produktif.
Hendrik Sitompul: Kepastian Regulasi dan Efisiensi Rantai Pasok Jadi Kunci
Hendrik menilai pesan Bank Dunia semestinya dibaca dunia usaha secara lebih substantif, tidak semata dari sisi tarif. “Tantangan ekspor Indonesia ke depan tidak hanya ditentukan oleh tarif di pasar tujuan, tetapi juga oleh kesiapan kita membenahi faktor-faktor domestik yang memengaruhi daya saing usaha,” ujar Hendrik H. Sitompul, Ketua GPEI DPD Sumatera Utara, kepada redaksi, Kamis (9/4/2026).
“Bagi pelaku ekspor, yang paling penting adalah kepastian regulasi, konsistensi kebijakan perdagangan, kemudahan pemenuhan standar, dan efisiensi rantai pasok. Kalau aspek-aspek ini terus diperbaiki, maka eksportir Indonesia akan lebih siap menghadapi tekanan tarif maupun perubahan pasar global,” katanya. Hendrik juga menegaskan situasi perdagangan global saat ini semestinya dibaca sebagai momentum memperkuat struktur ekspor nasional. “Isu tarif memang penting, tetapi daya saing ekspor nasional pada akhirnya tetap sangat ditentukan oleh kemampuan kita meningkatkan nilai tambah produk, menjaga kualitas, dan memastikan iklim usaha tetap kondusif bagi eksportir,” ujar Hendrik Sitompul kepada redaksi, Kamis (9/4/2026).
