Iftitah berbicara dari pengalaman langsung sebagai prajurit UNIFIL pada 2006 hingga 2007, ketika situasi keamanan di Lebanon sangat bergejolak pascaperang 34 hari antara Israel dan Hizbullah. Ia menyebut tugas pasukan perdamaian kerap disepelekan karena namanya tidak mengandung kata “tempur,” padahal risikonya nyata. “Tugas dari pasukan perdamaian sebetulnya adalah menjaga perdamaian itu sendiri. Namun, di balik kesederhanaan tersebut, pelaksanaannya di lapangan tidak semudah itu,” jelasnya. Iftitah juga mengingatkan bahwa mandat UNIFIL mengacu pada Piagam PBB khususnya Bab VI dan Bab VII, dan situasi di lapangan kerap berada di zona abu-abu. “Kita sebagai veteran perdamaian sering mengutip Resolusi 1701 sebagai Chapter 6,5. Hal ini memberikan sinyal bahwa situasi UNIFIL sangat rentan dan laten terhadap potensi konflik besar,” katanya.
Senjata untuk Membela Diri, Bukan Menyerang
Iftitah menekankan perbedaan mendasar antara operasi perdamaian dan operasi tempur yang menurutnya harus dipahami setiap prajurit sebelum tiba di lapangan. “Di sana kita pergi bukan untuk berperang, tetapi untuk menjaga perdamaian. Senjata yang kita miliki bukan untuk menembak musuh, melainkan untuk membela diri. Kami berpesan agar betul-betul menjaga kewaspadaan, jangan sampai lengah, dan ikuti aturan protokol yang telah ditetapkan oleh PBB,” pesan Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Transmigrasi, Minggu (5/4/2026). Ia juga menegaskan pentingnya disiplin dalam memahami aturan pelibatan atau rules of engagement yang terus berkembang mengikuti kondisi lapangan yang dinamis.
Konteks historis pernyataan Iftitah diperkuat oleh keterangan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengungkapkan bahwa Iftitah tergabung dalam kontingen Garuda XXIII/A, kontingen UNIFIL pertama Indonesia yang dikirim pada November 2006, bersama Agus Harimurti Yudhoyono berpangkat Lettu dan Ossy Dermawan berpangkat Lettu, sementara Iftitah ketika itu berpangkat Kapten. Ketiganya kini menjadi anggota Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto: AHY sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Iftitah sebagai Menteri Transmigrasi, dan Ossy sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Hingga 2026, Indonesia telah mengirim kontingen ke Lebanon sebanyak 19 kali dengan masa penugasan rata-rata satu tahun, menjadikannya salah satu misi PBB terlama yang diemban pasukan Indonesia sejak bergabung dalam operasi perdamaian internasional.